Harnas.id, BOGOR – Rincian dugaan komponen penghasilan dan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bogor beredar luas di media sosial, khususnya WhatsApp. Dari sejumlah pos penghasilan yang tertera, angka tunjangan perumahan yang mencapai Rp12 juta per bulan menjadi sorotan utama masyarakat.
Dalam daftar yang beredar, gaji pokok anggota DPRD tercatat Rp2,1 juta, dengan tambahan berbagai komponen lain seperti uang representasi Rp1,57 juta, tunjangan jabatan Rp2,28 juta, tunjangan transportasi Rp12 juta, tunjangan komunikasi intensif Rp10,5 juta, hingga tunjangan reses Rp2,62 juta. Jika dijumlahkan, nilai keseluruhan penghasilan anggota dewan ini jauh lebih tinggi dibanding rata-rata pendapatan masyarakat di Kabupaten Bogor.
Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, menilai tunjangan yang fantastis tersebut menimbulkan tanda tanya besar soal prioritas kebijakan anggaran daerah.
“Tunjangan perumahan Rp12 juta per bulan jelas tidak sejalan dengan kemampuan ekonomi mayoritas masyarakat Kabupaten Bogor. Warga di sini masih berjuang dengan upah minimum yang bahkan di bawah Rp5 juta per bulan,” ungkap Jajang.
Ia menambahkan, situasi ini terasa ironis mengingat gelombang protes masyarakat Indonesia baru-baru ini terkait rencana kenaikan gaji DPR RI. Menurutnya, publik menilai kerja legislatif kerap minim kontribusi nyata terhadap kesejahteraan rakyat.
Jajang mengingatkan bahwa kebijakan penghasilan anggota DPRD tanpa tolok ukur kinerja yang jelas dan transparan berpotensi menjadi pemborosan anggaran daerah.
“Alih-alih digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau pengentasan kemiskinan, anggaran justru digelontorkan untuk kenyamanan wakil rakyat. Jika pola ini berlanjut, kesenjangan antara DPRD dengan masyarakat akan makin melebar,” tegasnya.
Menurut CBA, kondisi ini berisiko memperkuat persepsi publik bahwa DPR dan DPRD lebih sibuk mengurus kepentingan diri sendiri daripada memperjuangkan kebutuhan rakyat.
Editor: IJS
