Harnas.id, JAKARTA – Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menilai konflik internasional yang melibatkan Iran berpotensi memberi tekanan terhadap perekonomian Indonesia. Dampak paling cepat, menurutnya, akan terlihat pada kenaikan harga energi yang berujung pada meningkatnya beban subsidi pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Kalla kepada wartawan usai acara buka puasa bersama dan salat tarawih dengan pengurus serta anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026).
JK menjelaskan bahwa setiap eskalasi konflik global biasanya langsung mempengaruhi pasar energi dunia. Kenaikan harga minyak dan gas akan berdampak langsung pada harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di dalam negeri.
“Dampaknya ke Indonesia langsung terasa di ekonomi. Harga bahan bakar naik, harga LPG naik, dan itu berarti subsidi pemerintah akan semakin besar,” kata Jusuf Kalla.
Ia menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini oleh pemerintah. Jika harga energi global meningkat dalam waktu lama, anggaran negara untuk subsidi berpotensi melonjak.
Selain persoalan harga, JK juga mengingatkan soal ketersediaan pasokan energi nasional. Menurutnya, Indonesia masih memiliki ketergantungan pada pasokan energi dari luar negeri, sementara cadangan stok BBM relatif terbatas.
“Kalau perang berlangsung lama, stok BBM kita terbatas. Itu bisa menimbulkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis,” ujarnya.
Dalam pandangan JK, dampak konflik internasional tidak hanya berhenti pada sektor ekonomi. Ia menilai Indonesia juga perlu menunjukkan sikap politik yang jelas terhadap dinamika global yang berkembang.
Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis dalam mendorong upaya perdamaian internasional.
Menurutnya, pemerintah dapat memanfaatkan peran diplomatik Indonesia di berbagai forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai.
Di sisi lain, JK juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kebijakan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Ia menilai pemerintah perlu meninjau kembali prioritas penggunaan anggaran negara agar tidak menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan.
“Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar,” katanya.
JK juga menyinggung sejumlah program pemerintah yang memerlukan pembiayaan besar. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diselaraskan dengan kemampuan penerimaan negara agar tidak mengganggu stabilitas fiskal.
Ia menekankan bahwa sektor strategis seperti pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi dasar masyarakat tetap perlu menjadi perhatian utama.
Jika pengeluaran negara tidak dikendalikan dengan baik, JK mengingatkan potensi tekanan terhadap perekonomian nasional dapat meningkat. Kondisi tersebut bahkan bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan investor dan dunia internasional terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Karena itu, JK berharap pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan ekonomi secara cermat agar perekonomian nasional tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Editor: IJS
