BOGOR, Harnas.id – Penanganan bencana Alam di Kota Bogor masih terus dilakukan oleh tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perumkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor serta TNI-Polri dan relawan.
Tanggap darurat direncanakan di lokasi pengungsian akan berlangsung hingga dua pekan dari awal warga yang terdampak ditempatkan di pengungsian.
Selanjutnya penanganan bencana akan masuk pada tahap rencana pemulihan.
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, solusi penanganan bencana perlu ada perencanaan untuk solusi permanen.
Karena kata dia, jika tidak dilakukan secara permanen, maka kondisi serupa akan terus terjadi sehingga bisa membahayakan warga.
Untuk itu pada penanganan darurat bencana hingga pasca bencana ini pihaknya meminta data-data terkait warga yang terkena bencana, jumlah hunian yang berada di lokasi rawan bencana hingga jumlah jiwa dan kepala keluarga yang tinggal di lokasi bencana.
“Selanjutnya adalah laporan terkait ketersediaan lahan dimana saja (untuk relokasi), Ada aset kita, ada aset provinsi, barangkali ada aset pusat yang bisa kita minta,” katanya saat briefing staf di Jalan Ciwaringin, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa (18/10/2022).
Mengenai pendanaan untuk membuat suatu model relokasi penanganan kebencanaan pihaknya akan membuat pengajuan anggaran ke pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Barat untuk membangun tempat relokasi.
Jika pendataan dan perencanaan hingga realisasi berjalan baik, maka kata Bima Arya mitigasi bencana, penanganan bencana dan relokasi ini akan menjadi model dalam penanganan kebencanaan.
Sementara itu terkait ketersediaan lahan enam camat di Kota Bogor melaporkan ada lebih dari 6 bidang tanah yang kemungkinan besar bisa digunakan untuk tempat relokasi warga yang berada di rawan bencana dan warga yang terkena bencana.
Namun meski demikian, perlu ada pengecekan lebih lanjut untuk memastikan peruntukan lahan tersebut sehingga secara aturan bisa digunakan untuk dibangun tempat bagi warga yang berada di lokasi rawan bencana dan warga yang terkena bencana alam.
Di lokasi yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Teofilo Patrocinio Freitas menyampaikan, terkait tanggap darurat ada beberapa warga yang terdampak bencana alam masih tinggal di pengungsian, seperti warga yang terdampak tanah longsor di Gang Barjo dan Gang Kepatihan.
Namun setelah dua pekan dari awal tinggal di pengungsian, ke depan warga akan ditempatkan di hunian sementara agar bisa lebih aman dan nyaman.
“Maksimal dua minggu untuk di pengungsian, selanjutnya kita masukan ke huntara kita. Dari hasil asesmen dan pendataan disitu ada sekitar 53 kepala keluarga,” katanya.
Mengenai kebutuhan makanan, pakaian, obat-obatan dan perlengkapan lainya, Dinas Sosial Kota Bogor sudah melakukan pendistribusian ke setiap kecamatan yang kemudian disalurkan melalui kelurahan yang membutuhkan.
“Bantuan dari dinsos sejak kemarin sudah kami sebar ke kecamatan. Karena keterbatasan tenaga di dinsos, jadi agar pihak kelurahan tidak terlalu jauh mengambilnya maka kami kirim ke kecamatan. Jadi saya meminta bantuannya agar camat menugaskan dan membantu memantau kebutuhan warga,” kata Kadinsos Kota Bogor, Fahrudin.
Untuk paket sembako saat ini kata dia, di Dinsos tersisa 200 paket sembako. Sementara itu paket bantuan yang melimpah adalah pakaian siap pakai, buku tulis dan pampers.
“Jadi nanti minta tolong camat, daerah mana yang butuhkan itu mohon informasi kepada kami, agar kami bisa mendistribusikan pakaian layak pakai dan buku tulis,” ujarnya.
Untuk penanganan fisik saat ini Dinas PUPR Kota Bogor sedang melakukan upaya pendataan dan pengecekan ke berbagai lokasi.
Sementara itu untuk pemasangan tanggul atau rencana pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) masih terus dilakukan pendataan dan pemeriksaan kondisi lebih lanjut.
“Terkait dengan pasca darurat bencana Disperumkim akan melaksanakan pemasangan tanggul karung berisi tanah di delapan titik lokasi pasca bencana. Sementara itu untuk di wilayah panaragan kita masih melakukan pengecekan apakah mungkin dipasang bronjong atau langsung TPT,” tuntas Kepala Disperumkim Kota Bogor, Juniarti Estiningsih. (B. Supriyadi)
