HARNAS.ID – Elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjulang jelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Barat (Sumbar) 2020. Hal ini mengacu hasil survei Voxpol Center Research and Consulting.
“PKS kini memimpin dengan persentase perolehan 20,3 persen, diikuti Gerindra pada peringkat kedua dengan perolehan 13,8 persen dan Demokrat 12,4 persen,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Sarwi melalui keterangan tertulis, Senin (30/11/2020).
Selanjutnya, terungkap, lektabilitas Partai Golkar 5,8 persen , PAN 5,0 persen, NasDem 4,8 persen, PKB 3,1 persen, PDI-P 2,0 persen. Sedangkan kategori lainnya 2,9 persen, tidak memilih 0,3 persen, rahasia 13,6 persen, dan tidak tahu atau tidak menjawab 16,0 persen.
Seperti dikutip Antara, Pangi menjelaskan, survei digelar pada 2-12 November 2020 menggunakan metode multistage random sampling dengan toleransi kesalahan lebih kurang 3,47 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Populasi survei itu adalah warga Sumbar yang berdomisili di 19 kota/kabupaten di Sumbar. Selain itu telah mempunyai hak pilih, yaitu berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika dilakukan survei.
Jumlah responden survei sebanyak 800 orang diambil secara proporsional berimbang laki-laki dan perempuan.
Setiap responden yang terpilih dilakukan wawancara dengan metode tatap muka oleh surveyor profesional dan dilakukan quality control sebanyak 20 persen dari total jumlah sampel secara acak. Hal ini dilakukan dengan cara mendatangi kembali responden terpilih dan mengonfirmasi ulang responden terpilih.
Pangi menilai dugaan pergeseran suara pemilih partai punya korelasi linear dengan perkembangan isu-isu peta politik nasional. Khususnya partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah yang belakangan ini cenderung kebijakannya tidak populis berujung pada sentimen negatif,. Sehingga berdampak langsung menurunkan citra serta elektabilitas partai di daerah tersebut.
Pada saat yang sama, partai yang selama ini kebijakannya berseberangan dengan partai koalisi pemerintah, nampaknya cukup berhasil berselancar dengan momentum populisme, seperti mengelola sentimen dan mengambil posisi tegas membela rakyat (agregasi). Kondisi ini menyebabkan mendapatkan bonus insentif elektoral yang cukup berlimpah seperti yang dialami PKS dan Partai Demokrat.
“Salah satu yang menggerus elektabilitas Gerindra adalah sikap politik Gerindra banting stir bergabung pada Pemerintahan Jokowi dengan menempatkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, selain memang belakangan ada beberapa kasus korupsi yang mulai menjerat kader Gerindra,” kata Pangi.
Editor: Aria Triyudha
