Harnas.id, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menanggapi wacana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengambil peran sebagai mediator dalam konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Menurut JK, rencana tersebut merupakan niat yang baik dalam konteks diplomasi. Namun, ia mengingatkan bahwa dinamika geopolitik yang terjadi saat ini jauh lebih kompleks dan tidak sederhana untuk diselesaikan melalui satu inisiatif mediasi.
“Ya niat, rencana itu baik saja. Tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya. Ya Palestina dengan Israel saja tidak bisa, sulit didamaikan. Karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat Amerika,” ujar JK di kediaman pribadinya, Jakarta Selatan, Minggu (1/3).
JK menilai, konflik di kawasan Timur Tengah tidak berdiri sendiri. Ada faktor kekuatan global yang membuat proses perundingan menjadi tidak seimbang, terutama ketika salah satu pihak memiliki dominasi politik dan militer yang jauh lebih kuat.
“Dan sayangnya Indonesia telah mengadakan perjanjian tidak seimbang yang sangat merugikan Indonesia. Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini dalam hal perundingan seperti itu?” imbuhnya.
Selain aspek diplomatik, JK juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dirasakan Indonesia jika konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel semakin meluas. Ia menyebut kenaikan harga minyak sebagai efek paling cepat terasa.
“Iya, pertama tentu harga minyak naik. Pasti itu yang pertama. Logistik di antara Timur Tengah dan kita seluruh terputus. Sekarang ratusan ribu orang Indonesia, puluhan ribu Indonesia yang naik umrah contohnya, itu tidak bisa kembali pada dewasa ini,” kata dia.
Menurut JK, gangguan jalur logistik di kawasan Timur Tengah akan berdampak pada rantai pasok global, termasuk Indonesia. Negara yang masih bergantung pada impor minyak dari kawasan tersebut akan menghadapi tekanan tambahan.
Tak hanya sektor energi, JK menilai potensi gangguan juga dapat merembet ke sektor perdagangan luar negeri. Ekspor Indonesia ke Eropa, misalnya, berisiko terganggu jika eskalasi konflik memicu ketidakstabilan distribusi dan meningkatnya biaya pengiriman.
“Juga ekspor kita tentu ke Eropa akan masalah karena ini semua timbul ketakutan, semua orang bersiap seperti itu. Jadi masalahnya ya kita biasanya mengimpor minyak dari Timur Tengah karena kita kekurangan. Sekarang pasti setop,” pungkasnya.
Pernyataan JK menjadi pengingat bahwa peran diplomasi Indonesia di panggung global tetap membutuhkan kalkulasi realistis. Di tengah dinamika geopolitik yang melibatkan kekuatan besar, stabilitas nasional—terutama di sektor energi dan perdagangan—menjadi aspek yang tak kalah penting untuk diantisipasi.
Editor: IJS
