Harnas.id, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah ada 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Program ini ditargetkan mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026.
“Namun, data ini masih dapat berkembang karena dalam 2-3 hari ke depan kami akan berkoordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota untuk memastikan kesiapan yang sedang kami lakukan secara paralel,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur. Ia menekankan bahwa sekolah-sekolah yang terpilih harus memenuhi standar kelayakan, termasuk adanya asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.
“Jumlah 53 lokasi yang disebutkan itu didasarkan pada kelayakan bangunan yang sudah mencukupi. Ada fasilitas untuk sekolah, asrama, tempat ibadah, ruang makan, area olahraga, serta kebutuhan lainnya,” jelasnya.
Gus Ipul menambahkan bahwa berbagai tim dari kementerian terkait saat ini sedang membahas aspek penting program ini, mulai dari kurikulum, rekrutmen tenaga pengajar, penyediaan sarana-prasarana, pengawasan, hingga tata kelola. Ia juga menekankan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah akan mengumumkan skema lebih rinci mengenai jumlah siswa per sekolah dan alokasi anggaran.
“Insyaallah dalam 1-2 minggu ke depan, gambaran yang lebih jelas akan segera disampaikan,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar program ini terus dimatangkan dan dapat mencakup sebanyak mungkin daerah.
“Pada prinsipnya, Presiden meminta agar rencana ini terus disempurnakan, ditindaklanjuti, dan diperluas ke sebanyak mungkin daerah pada tahap awal ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan prioritas pada kelompok Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan.
Dari 53 lokasi yang telah dipilih, sebagian besar berada di wilayah yang membutuhkan sekolah dan memiliki jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi.
“Penentuan lokasi ini sudah sangat selaras dengan data-data yang ada di BPS,” ujar Amalia.
Sekolah Rakyat nantinya akan tersebar di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, dan Papua. Selain itu, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), telah menyatakan komitmennya untuk mendukung penyelenggaraan program ini.
Editor: IJS
