HARNAS.ID – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusung konsep Hub (Pelabuhan Utama) dan Spoke (Pelabuhan Pengumpan) sebagai salah satu upaya untuk menunjang program tol laut agar lebih optimal.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Forum Grup Diskusi (FGD) bertema “Hub dan Spoke untuk Menunjang Tol Laut” menjelaskan, konsep Hub dan Spoke adalah sebuah pola jaringan yang memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan pengumpul.
“Konsep Hub and Spoke tersebut membuat adanya sebuah jaringan pelabuhan yang mampu menjadi alternatif dalam bidang logistik kelautan,” kata Budi Karya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Menhub mengatakan, secara teknis pelabuhan utama meminta muatan dan pengiriman sementara ke pelabuhan lain, yang berperan sebagai pengumpan.
Harapannya, distribusi barang dan pengembangan ekonomi di wilayah 3TP (terdepan, terpencil, tertinggal dan perbatasan), dapat lebih optimal.
Desain ini menggunakan kapal besar untuk distribusi muatan antar-Hub atau yang disebut main line.
Sedangkan kapal berukuran lebih kecil, digunakan untuk mendistribusikan barang dari Hub ke Spoke, atau sebaliknya.
“Ini sangat bermanfaat untuk pengangkutan barang ke daerah yang sulit dijangkau, dan tidak dilayani kapal besar. Sehingga, rute tersebut menjadi rute terbaik dan juga menghasilkan biaya yang paling efisien,” ujarnya.
Lebih lanjut Menhub menjelaskan, konsep Hub dan Spoke dapat menekan biaya operasional kapal, biaya pengiriman dengan mempertimbangkan muatan yang dibawa kapal, harga bahan bakar, dan biaya kontainer.
Hal penting lain yang disampaikan Menhub adalah, perlu adanya pemanfaatan sistem informasi berbasis jaringan dalam pengiriman barang angkutan tol laut, agar lebih mudah dikontrol.
Tol Laut menjadi penting karena mayoritas wilayah Indonesia berupa perairan.
Sehingga, transportasi laut menjadi moda yang memegang peranan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonominya.
“Saya berharap, melalui FGD ini memberikan masukan dan saran, untuk efektivitas penerapan Hub and Spoke, sehingga berdampak pada pemerataan ekonomi secara nasional,” tuturnya.
Dia menekankan, penyelenggaraan program Tol Laut di Indonesia ini sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Misi tersebut adalah mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai bangsa maritim.
Serta, untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
Seiring hal itu, rute trayek Tol Laut terus bertambah dari awalnya 13 trayek, tahun ini menjadi 32 trayek.
Program ini telah mengoperasikan 32 kapal, dan menyinggahi 114 pelabuhan. Adapun muatan yang diangkut telah mencapai lebih dari 250 ribu ton.
Pada 2020, angka perbandingan PDB antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI) yaitu 18,6 persen berbanding 81,4 persen.
“Hal ini menunjukkan pemerataan ekonomi yang masih timpang. Di sisi lain, disparitas harga barang sangat signifikan disebabkan karena produk kebutuhan bahan pokok dan bahan penting yang dikonsumsi di KTI, sebagian besar diproduksi di KBI,” pungkasnya.
Editor: Firli Yasya
