HARNAS.ID – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) memiliki lima fokus area dalam mencegah praktik korupsi di 10 kementerian.
“Kelima fokus area tersebut, yakni sumber daya alam, tata kelola keuangan, birokrasi dan hukum, serta politik dan pelayanan publik,” katanya di Jakarta, Selasa (16/11/2021).
PAKU Integritas merupakan salah satu program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang antikorupsi khusus bagi para penyelenggara negara di kementerian/lembaga.
Untuk area sumber daya alam, lembaga antirasuah tersebut memilih Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) termasuk pula menteri dan jajarannya.
Selanjutnya, KPK fokus pada tata kelola keuangan. Dalam hal ini, KPK memanggil Kementerian Keuangan beserta jajarannya. Seterusnya, area birokrasi dan hukum dengan membekali atau memanggil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Selain itu, program PAKU Integritas yang digagas lembaga antirasuah tersebut fokus pada layanan publik. Dalam hal ini KPK memilih Kementerian Sosial. Apalagi, di tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai, KPK menilai layanan publik yang dibutuhkan masyarakat mengarah pada kinerja-kinerja Kementerian Sosial.
Hal itu meliputi penyelesaian keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, dan beberapa masalah sosial lainnya yang terjadi masyarakat, ujar dia.
“Tentu saja layanan publik dalam rangka menghadirkan negara untuk melayani fakir miskin dan anak telantar yang harus dipelihara oleh negara sesuai amanat undang-undang,” ujar Ghufron.
Ghufron mengatakan Kementerian Sosial adalah kementerian kesepuluh yang diberikan peningkatan kecakapan atau pendidikan antikorupsi melalui program PAKU Integritas.
“Jadi, alasan pemilihan 10 kementerian itu mengacu pada fokus area PAKU Integritas,” ujarnya.
Editor: Ridwan Maulana
