Harnas.id, BOGOR – Wali Kota Bogor Dedie Rachim menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk melakukan penataan menyeluruh di wilayah Kecamatan Bogor Tengah. Sebagai pusat aktivitas sekaligus wajah Kota Bogor, kawasan tersebut ditargetkan tampil lebih rapi, tertib, dan mencerminkan identitas kota yang representatif.
Hal itu disampaikan Dedie Rachim saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Tengah yang digelar di Hotel Onih, Kamis (15/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, Dedie menyoroti masih adanya sejumlah titik strategis yang dinilai kumuh dan belum mencerminkan wajah Kota Bogor sebagai kota jasa dan pariwisata.
Menurut Dedie, Pemkot Bogor tengah menyiapkan perlakuan khusus atau treatment untuk menata ulang keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah ruas jalan utama. Beberapa lokasi yang menjadi perhatian antara lain Jalan Dewi Sartika, Jalan Sawojajar, Jalan Nyi Raja Permas, Jalan MA Salmun, hingga Jalan Merdeka.
“Selain penataan dari sisi estetika, sterilisasi jalan juga mendesak dilakukan, terutama untuk mendukung kelancaran proses pembongkaran pasar,” ujar Dedie.
Ia menegaskan bahwa kawasan yang bersinggungan langsung dengan proyek pembongkaran pasar harus benar-benar steril dari aktivitas PKL. Beberapa area yang disebutkan di antaranya Lawang Saketeng, Pedati, Jalan Roda, Jalan Bata, hingga kawasan Suryakencana.
“Saya minta wilayah sekitar pembongkaran pasar bersih dan tertib. Kalau tidak steril, proses pembongkaran akan lambat dan tidak efisien. Jalan Roda tidak boleh lagi ada PKL. Para pedagang harus mulai beralih ke lokasi resmi, seperti Pasar Sukasari dan Pasar Jambu Dua,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Bogor Tengah Dheri Wiriadirama mengungkapkan bahwa hasil Musrenbang tahun ini menunjukkan perubahan pola aspirasi masyarakat. Dari total 331 usulan yang dihimpun, kebutuhan warga tidak lagi semata-mata berfokus pada pembangunan fisik.
“Usulan warga kini mencakup empat pilar, yakni fisik, sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Hampir 50 persen usulan sebelumnya sudah terealisasi di APBD 2025. Ini menunjukkan keberpihakan Pemkot terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Dheri.
Dheri menambahkan, sejumlah usulan strategis yang menjadi prioritas antara lain pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah rawan longsor, perbaikan saluran drainase untuk mengatasi genangan dan banjir, pelatihan tenaga kerja, hingga pengadaan sarana kesenian seperti hadroh.
Ia berharap, usulan yang bersifat mendesak dapat segera diintervensi pada tahun anggaran 2026 tanpa harus menunggu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
“Harapannya, kebutuhan yang sifatnya krusial bisa ditangani lebih cepat demi kepentingan warga Bogor Tengah,” pungkasnya.
Laporan: Erik
Editor: IJS
