Harnas.id, Depok – Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menyiapkan 38 puskesmas dan sejumlah klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mendukung program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini ditargetkan melayani 2,1 juta warga Depok.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati, menjelaskan bahwa uji coba program telah dilaksanakan di Puskesmas Beji pada Selasa (14/2/2025). Program ini memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada warga yang berulang tahun.
“Pada uji coba di Puskesmas Beji, pemeriksaan yang dilakukan baru mencakup skrining penyakit tidak menular (PTM). Pelayanan di luar itu belum dilaksanakan,” ujar Mary pada Rabu (15/1/2025).
Mary menyebutkan bahwa program PKG bertujuan mengidentifikasi faktor risiko penyakit serta mendeteksi kondisi prapenyakit untuk pencegahan dini. Program ini mencakup berbagai kelompok usia, mulai dari bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, hingga lansia.
“Melalui PKG, kami ingin mengurangi risiko penyakit berat dan angka kematian dengan melakukan deteksi dini sesuai kelompok usia,” tambahnya.
Hasil uji coba kepada lima orang peserta—satu balita, dua dewasa, dan dua lansia—menunjukkan perlunya perbaikan pada alur pemeriksaan. Mary mengungkapkan waktu pelayanan untuk satu orang bisa mencapai dua jam, termasuk proses pelaporan.
“Kami masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari Kementerian Kesehatan. Ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki agar pelayanan lebih efektif,” jelasnya.
Program PKG dijadwalkan dimulai penuh pada Februari 2025. Mary berharap seluruh fasilitas kesehatan, termasuk 38 puskesmas dan klinik mitra BPJS, sudah siap memberikan layanan kepada masyarakat.
“Saat ini, kami juga mempersiapkan alat kesehatan (alkes) dan bahan habis pakai untuk mendukung program selama satu tahun,” kata Mary. Proposal kebutuhan tersebut telah diajukan ke Kementerian Kesehatan.
Mary menegaskan bahwa warga dapat mengakses layanan PKG di puskesmas sesuai domisili dengan membawa dokumen seperti KTP atau KK. Untuk anak-anak, Kartu Identitas Anak (KIA) atau dokumen pendukung lainnya dapat digunakan.
“Bagi masyarakat yang berulang tahun pada Januari, pemeriksaan tetap bisa dilakukan di Februari atau Maret,” tutup Mary.
