Harmas.id, Kota Bogor – Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Bogor menggelar rapat gabungan untuk membahas penghentian sementara layanan BisKita Trans Pakuan di Kota Bogor. Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Bogor ini melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, PT Kodjari sebagai operator BisKita, dan Perumda Trans Pakuan.
Rapat yang berlangsung cukup lama ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai latar belakang pemberhentian layanan BisKita Trans Pakuan serta sejarah hadirnya layanan transportasi publik tersebut di Kota Bogor.
Dalam kesempatan tersebut, Nasya Kharisa Lestari, anggota Komisi III DPRD Kota Bogor dari Fraksi Gerindra, memberikan lima poin penting yang harus menjadi perhatian Dishub Kota Bogor terkait keberlanjutan layanan BisKita Trans Pakuan.
- Pemerintah Pusat Harus Mendukung BisKita
Nasya meminta agar Dishub Kota Bogor bersama Penjabat Wali Kota Bogor, Hery Antasari, segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk kembali mendanai layanan BisKita Trans Pakuan melalui APBN. Ini diharapkan dapat memastikan kelanjutan operasional layanan transportasi publik tersebut.
- Pengalihan Pembiayaan Melalui APBD*
Nasya juga menekankan pentingnya persiapan skema pengalihan ke sistem kombinasi pembiayaan tarif penumpang dengan APBD Kota Bogor pada tahun 2026. Hal ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang untuk pendanaan BisKita.
- Optimalisasi Sumber Pendapatan Non-Tarif
Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor transportasi, Nasya mendorong Perumda Trans Pakuan dan operator BisKita untuk lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan non-tarif, seperti iklan, SPBU, perbengkelan, dan sektor telekomunikasi.
- Melindungi Investasi Perusahaan Operator
Nasya juga mengingatkan agar Pemkot Bogor memastikan perlindungan terhadap investasi perusahaan operator, baik dalam hal capital expenditure (capex) maupun operational expenditure (opex), sesuai dengan skema kerja BisKita Trans Pakuan.
- Kajian Skema Pembayaran dan Tarif
Terakhir, Nasya meminta Pemkot Bogor untuk segera menyiapkan kajian terkait skema pembayaran, tarif, serta usulan penghapusan PPN untuk layanan transportasi yang bersubsidi, agar biaya layanan tetap terjangkau bagi masyarakat.
Dengan catatan-catatan penting tersebut, diharapkan keberlanjutan layanan BisKita Trans Pakuan Kota Bogor dapat segera terwujud, memberikan solusi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan bagi masyarakat Kota Bogor. (Chaerudin ibenk).
