Harnas.id, JAKARTA – Proyek PLTA Kalibumi, Nabire, Papua Tengah yang mangkrak sejak tahun 1996 diminta oleh Gerak 08 dan Matahukum untuk segera dilanjutkan dengan menyurati Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (20/10/2025).
“Rakyat Papua sangat berharap kepada Presiden Prabowo agar dapat memberikan perhatian khusus kelanjutan pembangunan PLTA Kalibumi, Nabire yang dikerjakan oleh PT PLN (Persero) yang sampai saat ini pembangunannya tidak berkelanjutan (mangkrak) pembangunan bendungan PLTA Kalibumi Nabire ini berada di atas tanah wilayah rakyat Papua yang sebahagian tanah wilayah rakyat Papua belum ada ganti rugi dari PT PLN (Persero) sampai saat ini,” ungkap Sekjen Matahukum, Mukhsin Nasir.
Sementara itu, Ketua Gerak 08 Nabire Papua Tengah, Yusak Ernes Tebay, menyampaikan keresahan masyarakat terhadap lambatnya realisasi proyek yang masuk dalam RUPTL PT PLN (Persero) dan mendapat dukungan pendanaan dari lembaga internasional.
“Proyek ini sudah lama dijanjikan dan masuk dalam RUPTL, bahkan sudah dapat pendanaan dari bank pembangunan Jerman (KfW), namun belum ada kemajuan berarti di lapangan,” ujar Yusak.
Proyek PLTA Kalibumi Nabire yang rencananya berdiri di atas lahan seluas 6400 HA, disebut sebagai salah satu program strategis yang seharusnya mendukung pasokan listrik berkelanjutan di Papua Tengah. Dalam suratnya, GERAK 08 menyayangkan bahwa hingga 2025, proyek ini belum menunjukkan hasil meski nilainya mencapai triliunan rupiah.
Sebagai pelengkap laporan, masyarakat juga menyerahkan bukti foto fisik proyek irigasi Kalibumi yang menunjukkan kondisi lapangan yang terbengkalai dan tidak menunjukkan progres berarti.
Surat terbuka ini ditujukan sebagai bentuk aspirasi rakyat Papua Tengah, khususnya di Distrik Nabire Barat, yang menginginkan keadilan, transparansi, dan percepatan pembangunan di wilayah mereka.
Gerakan Ekonomi Kreatif 08 (GERAK 08) adalah bagian dari Gerakan Nusantara 08 Papua Tengah, organisasi masyarakat Pendukung Presiden Prabowo Subianto yang fokus berdiri di garis rakyat, perlindungan hak masyarakat adat, dan pemberdayaan ekonomi lokal di Provinsi Papua Tengah.
Editor : Wawan
