Harnas.id, BOGOR – Memasuki satu tahun kepemimpinan Wali Kota Dedie A. Rachim dan Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin, sejumlah indikator makro Kota Bogor menunjukkan pergerakan positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor Tahun 2025 mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dibanding periode sebelumnya.
Tak hanya IPM, laju inflasi di Kota Bogor juga terkendali. Angka kemiskinan dan tingkat pengangguran pun mengalami penurunan.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menilai capaian tersebut menjadi modal awal yang harus dijaga konsistensinya. Ia mengingatkan, tren positif tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah lengah.
“Harus terus dikuatkan, jadi tidak boleh kendor. Ini baru tahun pertama dan ada rencana-rencana kegiatan yang akan mengakselerasi penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, termasuk pembangunan infrastruktur, serta bidang pendidikan dan sosial,” ujar Dedie usai rapat pimpinan di Bumi Ageung Batutulis, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, indikator makro tersebut akan menjadi fondasi kebijakan tahun berikutnya. Pemerintah Kota Bogor ingin memastikan pertumbuhan kualitas hidup warga berjalan beriringan dengan penciptaan peluang ekonomi.
Salah satu fokus 2026 adalah pembukaan lapangan kerja. Dedie menekankan bahwa peningkatan lowongan pekerjaan harus dibarengi kemudahan perizinan bagi pelaku usaha.
“Dan kita akan membuka lapangan kerja sebagai salah satu prioritas ke depan. Peningkatan lowongan pekerjaan ini harus diikuti dengan kemudahan perizinan, jadi memang ada keterkaitan satu dengan yang lain. Makanya tadi kami kumpulkan dan semua sepakat untuk terus menggelorakan semangat untuk Bogor yang lebih baik lagi ke depan,” ucapnya.
Selain aspek ketenagakerjaan, Pemkot Bogor juga menyoroti pentingnya pembenahan data sosial. Evaluasi 2025 menunjukkan penyaluran bantuan sosial masih terpencar dan belum sepenuhnya terintegrasi.
Dedie memberi contoh, satu keluarga bisa terlewat dari skema bantuan lain karena data yang tidak sinkron. Ada keluarga yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH), sementara keluarga lain menerima PBI atau Kartu Indonesia Pintar, namun belum tentu dalam satu basis data yang sama.
“Contohnya, program PKH, kalau datanya tidak sinkron maka penerima PKH adalah keluarga A, kemudian penerima PBI keluarga B, kemudian Kartu Indonesia Pintar keluarga C, kemudian bantuan beras keluarga D. Nah, kita inginnya kalau datanya betul, bisa dipertanggungjawabkan dan valid, maka yang akan diintervensi adalah satu keluarga, sehingga dalam kurun waktu tertentu dia bisa terdegradasi, bisa keluar dari prasejahtera ke sejahtera,” ujarnya.
Karena itu, pada 2026 Pemkot Bogor akan melakukan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial. Tujuannya agar intervensi bantuan lebih terarah dan berdampak signifikan bagi satu keluarga secara utuh.
Langkah ini dinilai krusial agar penurunan kemiskinan tidak hanya tercatat di angka statistik, tetapi juga terasa di tingkat rumah tangga. Dengan data yang valid dan terintegrasi, kebijakan sosial diharapkan lebih tepat sasaran.
Satu tahun pertama menjadi fase konsolidasi. Tahun kedua, menurut Pemkot Bogor, akan menjadi momentum menguji konsistensi antara pertumbuhan ekonomi, penciptaan kerja, dan efektivitas bantuan sosial.
Editor: IJS
