Harnas.id, Bogor – Status gizi balita di Kabupaten Bogor menunjukan tren yang positif seiring dengan menurunnya kasus stunting di Kabupaten Bogor tahun 2024 ini. Berdasarkan sumber data EPPGBM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, menurun menjadi 1,91 persen imbas dari keberhasilan program Gotasmil yang telah dilaksanakan selama periode Agustus sampai dengan Oktober 2024. Hal itu dipaparkan pada kegiatan pertemuan publikasi status gizi balita tingkat Kabupaten Bogor tahun 2024 beberapa waktu lalu di Sentul Babakan Madang.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Agus Fauzi mengungkapkan, bahwa upaya pemenuhan gizi merupakan salah satu amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 yang ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perorangan dan masyarakat melalui perbaikan pola konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Juga dilakukan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi serta peningkatan kewaspadaan dan peringatan kerawanan pangan dan gizi.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan publikasi status gizi balita, data yang diperoleh adalah data prevalensi status gizi balita terkini pada skala puskesmas, kecamatan, dan desa dari hasil pengukuran berat badan, tinggi badan anak dibawah lima tahun. Data ini akan kami jadikan untuk memperkuat komitmen Pemkab Bogor dan masyarakat dalam gerakan pencegahan dan penurunan stunting,” tegas Plt. Kedinkes.
Melihat besarnya kerugian akibat balita stunting, maka Pemkab Bogor terus melakukan upaya intervensi yang komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi masalah gizi baik melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dalam upaya mewujudkan Bogor Bebas Stunting (Gobest).
Terdapat 8 integrasi yang dilakukan guna terwujudnya Gobest, diantaranya melalui pengukuran dan publikasi stunting yang bertujuan untuk mengetahui status gizi anak sesuai umur, memantau kemajuan tumbuh kembang anak secara berkala. Mengembangkan program kegiatan yang sesuai untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi keluarga, pengasuh dan masyarakat dalam menjaga tumbuh kembang balita secara maksimal.
“Pengukuran prevalensi stunting ini kita lakukan secara masif mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten Bogor secara berkala, kemudian dilaporkan secara berjenjang mulai dari posyandu kemudian ke tingkat Dinas Kesehatan,” tuturnya.
Tidak hanya itu, menurutnya pengukuran prevalensi stunting ini juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penentuan target layanan dan memantau proses perencanaan di tingkat Desa hingga Kabupaten juga advokasi kepada unit terkait di pemerintahan daerah untuk mengintegrasikan program percepatan penurunan prevalensi stunting.
“Tentunya kami sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Perangkat Daerah dan unsur kemasyarakatan yang telah konsisten mendukung dan melaksanakan kegiatan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bogor,” katanya.
Mengoptimalkan peran para kader pembangunan manusia di Desa dan implementasi penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pengurangan gizi buruk dan perbaikan sanitasi, merupakan upaya lain dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bogor.
“Optimalisasi peran kader pembangunan manusia di desa ini kita lakukan untuk mengidentifikasi cakupan lima paket pelayanan pencegahan stunting bagi sasaran 1.000 hari pertama kehidupan. Mudah-mudahan ini bisa menentukan perencanaan upaya perbaikan dan optimalisasi pencegahan dan penurunan stunting di masa yang akan datang,” tegasnya.
