HARNAS.ID – Kementerian Keuangan terus mendorong transformasi digital dalam tiga aspek yakni masyarakat, ekonomi, dan pemerintahan, yang dimulai dengan pembangunan infrastruktur digital. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, tidak mungkin ada digitalisasi tanpa membangun infrastrukturnya.
“Jadi, sejak 2020 saat pandemi, anggaran setiap kementerian dan lembaga dipotong. Yang tidak dipotong hanya Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Kesehatan,” katanya dalam webinar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022, dipantau di Jakarta, Senin (11/7/2022).
Sejak 2020-2022, anggaran untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika bertambah Rp 20 triliun, Rp 26 triliun, dan Rp 27 triliun untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur digital. Tidak hanya untuk daerah timur Indonesia, tetapi banyak daerah di Tanah Air yang infrastruktur digitalnya masih tertinggal.
Indonesia memiliki sekitar 84 ribu desa/kelurahan, lebih dari 250 ribu sekolah, dan 10 ribu puskesmas yang perlu dikoneksikan dengan infrastruktur digital untuk mempermudah penyaluran bantuan pemerintah.
Dia mengatakan akan membuat penyaluran anggaran ke puskesmas dilakukan sebagaimana penyaluran anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) yang telah tepat dengan berdasarkan data nama, alamat, dan nomor akun sekolah.
Pemerintah juga sudah membangun aplikasi pembelian fasilitas pendidikan dengan anggaran BOS yang akan mempermudah kepala sekolah saat membuat laporan pertanggungjawaban.
“Jadi, yang puskesmas, Menteri Kesehatan sekarang sedang mencoba melakukan digitalisasi sehingga transfer anggaran pemerintah untuk biaya operasional puskesmas itu diharapkan bisa by puskesmas, by address, by account number,” tutur Menkeu.
Editor: Firli Yasya
