Harnas.id, BOGOR – Banjir lintasan dan jalan berlubang kembali menghiasi sejumlah ruas di Kota Bogor dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini dinilai membahayakan pengguna jalan, baik pengendara roda dua maupun roda empat, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi.
Situasi tersebut memicu reaksi dari DPRD Kota Bogor. Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Mochamad Zenal Abidin, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, khususnya bidang pemeliharaan, lebih sigap merespons kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat.
“Saya harap PUPR Kota Bogor sigap melihat kondisi jalan. Keluhan warga sudah banyak, jangan sampai nunggu masalah makin besar, apalagi sampai ada korban,” ujar Zenal, Kamis (29/1).
Menurut Zenal, tingginya curah hujan seharusnya menjadi peringatan dini bagi PUPR untuk meningkatkan pengawasan dan kesiapsiagaan. Ia menilai kerusakan kecil yang dibiarkan berlarut bisa berkembang menjadi ancaman serius bagi keselamatan pengguna jalan.
Zenal juga menyampaikan sindiran keras terhadap kinerja pemeliharaan infrastruktur di tengah cuaca ekstrem. Ia meminta aparat teknis tetap siaga meski kondisi cuaca cenderung dingin dan hujan.
“Saya paham hujan terus, udara dingin, enak buat tidur. Tapi PUPR, khususnya Bidang Pemeliharaan, jangan ikut-ikutan tidur,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia menegaskan keselamatan warga harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Karena itu, Zenal mendorong PUPR segera turun ke lapangan dan melakukan penyisiran menyeluruh terhadap titik-titik jalan rusak.
“Saya sebagai wakil rakyat memohon agar jalan-jalan rusak segera disisir dan ditangani,” katanya.
DPRD berharap langkah cepat dan konkret dapat menekan risiko kecelakaan lalu lintas. Terlebih, cuaca ekstrem diperkirakan masih berpotensi terjadi dalam beberapa waktu ke depan.
Di sisi lain, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengungkapkan bahwa keterlambatan penanganan jalan rusak turut dipengaruhi kendala pasokan material. Penutupan tambang material di Parung Panjang dan Rumpin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebut berdampak pada ketersediaan bahan baku hotmix.
“Menurut Dinas PUPR, ini dampak penutupan tambang material di Parung Panjang dan Rumpin oleh Pemprov Jawa Barat,” ujar Dedie.
Meski demikian, publik menilai alasan cuaca dan kendala teknis tidak bisa terus dijadikan pembenaran. Jalan rusak yang dibiarkan terlalu lama bukan hanya mencerminkan lemahnya respons pemerintah, tetapi juga mempertaruhkan keselamatan warga yang setiap hari bergantung pada infrastruktur jalan Kota Bogor.
Editor: IJS
