Harnas.id, JAKARTA — Sorotan publik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) kian tajam setelah video sejumlah anggota dewan berjoget di ruang sidang viral di media sosial. Aksi tersebut menuai kecaman luas, terutama di tengah isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.
Video yang tersebar sejak pekan lalu menampilkan beberapa legislator berjoget santai saat sidang tahunan. Tindakan itu dinilai tidak etis oleh masyarakat, terlebih saat kondisi sosial ekonomi sedang sulit. Sejumlah tokoh publik dan warganet menilai para wakil rakyat kurang peka terhadap situasi bangsa.
Kritik publik semakin keras setelah gelombang unjuk rasa di berbagai daerah berujung bentrokan pada akhir Agustus 2025. Massa demonstran menuntut transparansi anggaran DPR serta menolak adanya kenaikan fasilitas anggota dewan. Dalam beberapa aksi, terjadi perusakan fasilitas umum dan penjarahan yang membuat situasi memanas.
Presiden Prabowo Subianto bersama pimpinan lembaga negara sudah menggelar rapat terbatas untuk merespons perkembangan ini. Salah satu langkah yang diambil adalah pencabutan sejumlah tunjangan DPR serta moratorium perjalanan dinas ke luar negeri sesuai desakan publik.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir sebelumnya juga meluruskan informasi soal tunjangan anggota DPR. Menurutnya, tidak ada kenaikan gaji atau tunjangan pokok sejak 2010, kecuali tunjangan perumahan bagi legislator baru karena fasilitas rumah dinas sudah dialihfungsikan. Namun, klarifikasi ini belum meredam kritik masyarakat.
Di sisi lain, anggota DPR seperti Nafa Urbach, Uya Kuya dan Eko Patrio telah menyampaikan permohonan maaf terbuka melalui media sosial atas tindakan berjoget di ruang sidang.
Ketiganya berjanji akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dan hingga akhirnya tetap diberhentikan sebagai anggota DPR RI oleh masing masing partainya.
Pengamat politik menilai, insiden ini menjadi momentum bagi DPR untuk memperbaiki citra di mata masyarakat. Transparansi anggaran, kedisiplinan etika, dan komunikasi publik yang lebih baik disebut menjadi kunci meredam ketidakpuasan rakyat.
Sementara itu, aparat keamanan diminta bertindak tegas terhadap oknum yang merusak fasilitas umum dalam aksi demo, sekaligus tetap menjamin hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi secara damai.
Editor: IJS
