HARNAS.ID – Perusahaan telekomunikasi terkemuka Jepang mendapatkan 7,3 miliar yen (Rp 965 miliar) uang pembayar pajak untuk merancang software pelacakan seluler guna mengendalikan penyebaran infeksi virus corona selama Olimpiade Tokyo.
Ada satu hal yang menarik: Para penonton Olimpiade dari luar negeri bakal menggunakannya.
Namun panitia penyelenggara Olimpiade Tokyo dan IOC pada Sabtu melarang penonton luar Jepang menghadiri Olimpiade yang dibuka 23 Juli itu.
NTT Communications Corp, sebuah perusahaan dari grup Nippon Telegraph and Telephone Corp, dan sebuah perusahaan sponsor Olimpiade Tokyo dari dalam negeri, mengepalai sebuah konsorsium yang mengembangkan aplikasi dalam berbagai bahasa yang akan dirilis Juni mendatang.
Sponsor-sponsor dari dalam negeri telah menyumbangkan dana besar-besaran 3,5 miliar dolar AS (Rp 50 triliun) kepada panitia penyelenggara lokal. Angka itu tiga kali lebih besar daripada Olimpiade sebelumnya. Kontribusi mengalir berkat perusahaan pemasaran raksasa Dentsu Inc yang menjadi mitra pemasaran resmi Olimpiade Tokyo.
Sebagaimana mereka yang skeptis, anggota parlemen dari kubu oposisi Kanako Otsuji mengatakan aplikasi itu hanya membuang-buang uang.
“Saat kemungkinan besar tak akan ada penonton, apakah ini saatnya merancang aplikasi untuk penonton? Pemerintah Jepang sudah berulang kali gagal dalam inovasi digital, tetapi apakah akan berhasil dengan aplikasi baru ini? ” kata dia dalam saluran YouTube-nya bulan lalu, sebagaimana dikutip Antara, Selasa (23/3/2021).
Para pengguna harus mengunduh aplikasi itu dalam ponselnya sehingga keberadaan mereka bisa pantau melalui teknologi satelit.
Teorinya hal kini melacak infeksi. Tetapi itu semua harus digunakan dengan itikad baik dan hanya akan efektif jika orang menggunakannya dengan jujur dan rajin mencatat kondisi kesehatan mereka dan mengingatkan orang lain mengenai wabah.
Biaya aplikasi buatan NTT ini hampir 20 kali lipat dari aplikasi pelacakan yang sebelumnya banyak salah, yakni Cocoa, untuk “Aplikasi Konfirmasi Kontak COVID-19,” yang ditawarkan gratis kepada publik Jepang tahun lalu.
Jepang kini melarang orang dari luar negeri memasuki negara itu karena pandemi virus corona, kecuali untuk beberapa perjalanan penting dan warga negara yang kembali ke Jepang.
NTT Communications menolak berkomentar dengan meminta pertanyaan ini disampaikan saja kepada pemerintah.
NTT yang berkantor pusat di Tokyo dan didirikan pada 1952, berhubungan dekat dengan pemerintah Jepang. Mereka kini terlibat dalam skandal korupsi yang berpusat pada hiburan yang mewah yang melibat para birokrat kementerian yang mengawasi telekomunikasi.
Tokyo resmi membelanjakan 15,4 miliar dolar AS (Rp 221 triliun) untuk mempersiapkan Olimpiade, tetapi audit pemerintah menyebutkan paling tidak membutuhkan 25 miliar dolar AS (Rp359 triliun). Semua kecuali 6,7 miliar dolar AS (Rp 94 triliun) adalah uang masyarakat.
Sementara pandemi telah mempertinggi biaya, hanya sedikit turis yang meningkatkan pundi-pundi lokal.
Pada 2019, setahun sebelum pandemi melanda, Jepang meraup pemasukan 4,8 triliun yen (Rp 637 triliun) dari hampir 31,9 juta wisatawan yang berkunjung dari luar negeri dan sebagian besar dari China dan Korea Selatan.
Sebaliknya, para pengunjung internasional ke Jepang tahun lalu, berkurang menjadi 4,1 juta orang. Pariwisata domestik juga berkurang menjadi sekitar setengah dari level tahun sebelumnya.
Jepang menyebut 9.000 orang meninggal dunia menjadi korban COVID-19 tetapi baru kali ini saja meluncurkan vaksin.
Marina Nakano, juru bicara Japan Cultural Expo, sebuah program dukungan pemerintah yang dibentuk khusus untuk menghidupkan pariwisata selama Olimpiade Tokyo, mengakui bahwa event-event budaya yang disesuaikan dengan Olimpiade mendatang masih belum diputuskan.
Event-event yang sudah direncanakan tahun lalu itu dibatalkan, ditunda, atau diubah menjadi event online.
Nakano berharap jika keadaan kembali normal, pariwisata bisa pulih dan upayanya dalam memajukan budaya Jepang membuahkan hasil dalam jangka panjang.
“Semua rencana harus diubah secara drastis,” kata dia seperti dikutip laman firstpost.com.
Editor: Ridwan Maulana
