Harnas.id, Balikpapan – Insiden penabrakan Jembatan Mahakam I oleh kapal BG. INDO SUKSES 28 pada 16 Februari 2025 lalu masih menyisakan perdebatan mengenai langkah penanganan yang tepat. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Hotel Four Points Balikpapan pada Senin (24/2/2025), Komisi II DPRD Kalimantan Timur bersama berbagai pihak terkait membahas langkah-langkah pasca-insiden serta langkah-langkah investigasi yang akan dilakukan.
RDP tersebut menyepakati bahwa investigasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan struktur Jembatan Mahakam I tetap aman dan tidak membahayakan pengguna jalan. Namun, wacana mengenai penutupan alur pelayaran di Sungai Mahakam mendapatkan penolakan dari berbagai pihak yang khawatir akan dampak negatif terhadap perekonomian.
Jembatan Mahakam I akan ditutup sementara untuk kepentingan investigasi teknis oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim. Selama proses ini, arus lalu lintas darat akan dialihkan ke Jembatan Kembar.
Sementara itu, kapal penumpang dan speed boat dengan kapasitas di bawah 500 GT masih diperbolehkan melintas. Namun, kapal tug boat, ponton, dan kapal bermuatan berat akan dilarang melintas untuk sementara waktu.
Toto Dirgantoro, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional DEPALINDO, menyampaikan pendapatnya terkait insiden tersebut. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan tanggung jawab dari pihak pemandu kapal, khususnya mengenai peran mereka dalam mencegah insiden serupa.
“Masalah ini harus diurai. Kapal-kapal harus ada yang memandu. Pandu bukan hanya soal memungut biaya, tetapi juga bertanggung jawab agar kapal yang dipandu tidak menabrak,” ujarnya kepada Harnas.id Sabtu, 1 Maret 2025.
Toto juga menyoroti pentingnya pertanggungjawaban pihak KSOP terhadap pemandu kapal serta potensi kerugian ekonomi yang timbul jika alur pelayaran ditutup.
Sementara itu, dalam rapat lanjutan di Kantor KSOP Kelas I Samarinda pada Kamis (27/2/2025), Jon Kenedi, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Hubla, menegaskan bahwa alur pelayaran di Sungai Mahakam tidak akan ditutup. Ia mengingatkan bahwa penutupan jalur sungai akan berdampak besar pada perekonomian, terutama dalam distribusi barang dari daerah hulu ke hilir.
“Harapan para pemangku kepentingan adalah tidak ada penutupan jalur sungai di bawah Jembatan Mahakam I. Ini sangat terkait dengan perekonomian dan aktivitas masyarakat di Samarinda dan sekitarnya,” ujar Jon Kenedi.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain perwakilan GM PT Pelindo Regional 4 Samarinda, Ketua DPC Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Samarinda, Ketua DPC Indonesian Shipowners and Agencies Association (ISAA) Samarinda, serta Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kaltim dan Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Kaltim.
Hasrun Jaya, Sekretaris Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Kaltim, juga menyoroti dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh potensi penutupan alur pelayaran tersebut.
“Ekosistem distribusi barang akan terganggu, mulai dari tenaga kerja bongkar muat hingga proses ekspor. Kami menolak penutupan ini dan akan menyampaikan keberatan kepada DPRD Kaltim,” ujar dlaam keterangannya.
Pemerintah memastikan bahwa kapal dan muatannya telah diasuransikan, dan saat ini sedang dilakukan perhitungan nilai kerugian. Investigasi teknis terhadap kapal yang terlibat juga sedang berlangsung, termasuk evaluasi spesifikasi kapal dan kekuatan mesinnya. Selain itu, pihak pandu yang bertugas saat insiden terjadi sementara waktu dilarang melakukan pemanduan hingga hasil investigasi keluar.
Evaluasi terhadap regulasi lalu lintas perairan juga tengah dilakukan untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang. Jon Kenedi menutup rapat dengan menegaskan bahwa langkah pencegahan, termasuk pembatasan ukuran kapal ekspor yang melintas di bawah Jembatan Mahakam I, akan menjadi prioritas. Ia juga memastikan bahwa koordinasi lebih lanjut dengan DPRD Kaltim akan dilakukan guna mencari solusi terbaik tanpa mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Dengan adanya serangkaian langkah ini, diharapkan kejadian serupa tidak terulang dan perekonomian yang bergantung pada jalur sungai dapat tetap berjalan dengan lancar.
Editor: IJS
