Gedung Bundar Pidana Khusus Kejagung RI | IST

HARNAS.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) berupaya membedah praktik dugaan korupsi penyediaan obat AIDS dan PMS di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kamis (17/12/2020), menyidik dua saksi terkait penanganan perkara rasuah tersebut.

Saksi yang diperiksa yakni mantan Inspektur IV Kemenkes 2015 Wayan Suarthana dan Inspektur Jenderal Kemenkes 2015-2018 Purwadi. Menurut Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, pemeriksaan ini guna mencari fakta hukum, sekaligus mengumpulkan alat bukti tentang pidana yang terjadi dalam proses penyediaan obat AIDS dan PMS.

Kasus yang saat ini disidik merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. Penyidikan kasus ini terjadi pada 2016. Saat itu, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Pembekalan Kesehatan pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI melaksanakan lelang umum pascakualifikasi pekerjaan untuk pengadaan obat AIDS dan PMS dalam dua tahap.

Pada tahap I dilaksanakan Mei 2016. Sedangkan tahap II Oktober 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp 826.699.232.000. Jenis obat AIDS dan PMS yang diadakan adalah obat impor. Pada lelang tahap I yang menjadi pemenang adalah PT Kimia Farma Trading & Distributor (anak perusahaan dari PT Kimia Farma (persero) Tbk) dengan kontrak sebesar Rp 211.649.987.736.

Sedangkan pada lelang tahap II yang menjadi pemenang adalah PT Indofarma Global Medika (anak perusaan dari PT Indofarma) dengan harga kontrak Rp 85.197.750.000,-, dalam penyusun HPS dan Spesifikasi Tekhnis diduga telah terjadi penyimpangan. Diduga tidak dilakukan survei terhadap harga.

Kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kemenkes RI bukan kali ini saja terjadi. Aparat penegak hukum beberapa kali pernah membongkar kasus korupsi di kementerian ini. Di antaranya kasus pengadaan alat kesehatan untuk pusat penanggulangan krisis di Kementerian Kesehatan 2007, korupsi pengadaan alat kesehatan untuk penanggulangan flu burung 2006.

Kemudian, kasus korupsi dalam pengadaan peralatan dan bahan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) tahun anggaran 2015 di Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penyakit Menular pada Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI dan sejumlah kasus lainnya.

Editor: Ridwan Maulana

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini