HARNAS.ID – Pemerintah secara resmi telah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM. Hal itu tentu sangat berdampak langsung terhadap kehidupan bermasyarakat.
Gabungan mahasiswa dari Aliansi Front Milenial Jabodetabek (FMJ) bersama KOMANDO mengecam keras kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM.
Salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Muhammad Balda menilai, pemerintah tidak tepat mengalihkan subsidi BBM dengan dana bantuan langsung tunai (BLT).
Pasalnya, perekonomian masyarakat saat ini masih belum siap untuk bangkit setelah terseok-seok akibat pandemi. Terlebih kenaikan BBM subsidi otomatis berdampak pada kenaikan kebutuhan pokok.
“Untuk itu kami dari FMJ dan Komando akan aksi ke Gedung DPR untuk menolak kebijakan pemerintah soal BBM ini,” kata Balda kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).
Pemerintah yang secara sepihak menaikkan harga BBM dinilai telah melukai hati masyarakat Indonesia. Terlebih, kebijakan menaikan BBM juga telah ditolak secara mayoritas fraksi-fraksi di DPR RI.
“Walaupun kembali masyarakat mengalami kekecewaan karena pemerintah tetap menaikan BBM, dan DPR hilang ingatan akan sikap mayoritas fraksi menolak kenaikan BBM,” sambungnya.
Mereka menggugat DPR RI selaku Wakil Rakyat untuk turut bertanggung jawab dan menyatakan sikapnya secara resmi menolak kebijakan naiknya BBM. Selain itu mendesak DPR menggunakan hak interpelasi.
Dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI terdapat enam Fraksi yang menyatakan menolak kenaikan harga BBM.
Sebagai pembuktian terhadap sikap penolakan terhadap kenaikan harga BBM, mendesak keenam Fraksi di DPR RI segera melakukan konsolidasi dan mengajukan hak interpelasi. Hal ini untuk menyikapi persoalan naiknya harga BBM yang sangat menyengsarakan masyarakat.
Terlebih, DPR RI sebagai lembaga legislatif yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan justru tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Dikotomi Menaikkan Harga BBM
Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait alasan menaikkan harga BBM karena subsidi yang telah digelontorkan selama ini tidak tepat sasaran. Menurut presiden 70 persen penerimananya adalah masyarakat mampu.
“Kami juga mempertanyakan kearogansian langkah pemerintah yang meminta salah satu perusahaan minyak agar turut menaikkan harga jual BBM.”
Jika negara selama ini merasa subsidi 70 persen salah sasaran karena dinikmati orang dengan perekonomian mampu, seharusnya merasa terbantu dengan harga jual yang lebih rendah yang dilakukan oleh perusahaan minyak tersebut. Dengan begitu masyarakat memiliki pilihan untuk membeli produk sesuai dengan kemampuan ekonominya.
Mencermati permasalahan tersebut, Aliansi Front Milenial Jabodetabek (FMJ) bersama Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) menyatakan sikap:
1. Menaikkan harga bbm, menempatkan kesengsaraan bagi masyarakat;
2. Menaikkan harga bbm, menempatkan krisis kewibawaan lembaga negara;
3. Mendesak pemerintah untuk kembali menurunkan harga BBM yang telah dinaikkan. Serta menuntut tanggung jawab atas sikap penolakan Fraksi-Fraksi yang ada di DPR terhadap kenaikan harga BBM;
Editor: Ridwan Maulana
