PKB Dukung Koalisi Permanen Prabowo

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid. Foto: Istimewa

Harnas.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menyambut positif gagasan koalisi permanen yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut ide tersebut sebagai terobosan brilian yang sejalan dengan visi PKB dalam menjaga stabilitas pemerintahan jangka panjang.

“Hemat saya, ini ide cemerlang Pak Prabowo, kami angkat topi,” ujar Jazilul saat dihubungi, Minggu (16/2/2025).

PKB Berkomitmen Mendukung Koalisi Permanen

Jazilul menegaskan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak memiliki alasan untuk menolak gagasan koalisi permanen yang dicetuskan Prabowo. Ia memastikan PKB akan bergabung dalam gerbong koalisi tersebut jika agendanya berfokus pada kepentingan rakyat.

“Kami pastikan masuk dalam barisan koalisi permanen bila agendanya menomersatukan kepentingan rakyat,” imbuh Jazilul.

Lebih lanjut, Jazilul mengungkapkan bahwa PKB sejak lama telah memikirkan konsep koalisi permanen. Menurutnya, model koalisi seperti ini dapat membuat pemerintahan Prabowo-Gibran semakin solid dan efektif, sehingga manfaatnya bisa cepat dirasakan oleh masyarakat.

“Setahu saya, PKB berharap adanya koalisi permanen yang solid, efektif, dan produktif dalam kerangka percepatan kesejahteraan,” jelasnya.

Gagasan Koalisi Permanen Disampaikan di Hambalang

Gagasan koalisi permanen pertama kali diungkapkan oleh Ketum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), setelah menghadiri silaturahmi kebangsaan di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat. Cak Imin menyebut bahwa Prabowo menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.

“Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan,” ujar Cak Imin, Jumat (14/2).

Reaksi Parpol Lain

Berbagai tanggapan muncul dari elite partai politik. Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, mempertanyakan berapa lama durasi koalisi permanen tersebut. Sementara itu, PDIP berencana membahas strategi koalisi di kongres partai mendatang untuk menentukan langkah politik ke depan.