HARNAS.ID – Presiden Joko Widodo tak menampik akurasi data pemerintah masih rendah sehingga perlu ada perbaikan dan sinkronisasi basis data. Di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5/2021), presiden pun mengakui akurasi data masih menjadi persoalan sampai saat ini.
“Dampaknya ke mana-mana, contohnya data bansos tidak akurat dan tumpang tindih, sehingga membuat penyaluran tidak cepat, lambat serta ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya,” kata Presiden Jokowi.
Pernyataan itu disampaikan presiden dalam pembukaan “Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021. Acara itu diikuti langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Pratikno, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M Yusuf Ateh serta perwakilan 2.223 peserta rapat.
“Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga sering tidak sambung. Ini harus diperbaiki dan BPKP patut membantu peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah,” ujar presiden.
Presiden tak luput memerintahkan BPKP untuk mengawal integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram. Tujuannya demi meningkatkan keandalan data. BPKB diminta manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitis yang dimiliki. Ektifiktas pengawasan interen, ujar Jokowi, membutuh komitmen dan manajemen yang baik.
“Semua rekomendasi harus ditindaklanjuti sampai akar masalah sehingga tidak terulang lagi di tahun berikutnya,” tutur presiden. Presiden menilai masih ada kesalahan-kesalahan yang terus diulang dari tahun ke tahun karena tidak mengikuti rekomendasi dari BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
APIP merupakan unit organisasi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dengan cara melakukan audit, revisi, evaluasi, serta pemantauan. Selain itu melakukan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
Editor: Ridwan Maulana
