HARNAS.ID – Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan upaya multipihak perbaikan gizi melalui penguatan jejaring yang dikenal sebagai Scaling Up Nutrition (SUN) network. Indonesia, sejak 2011 menjadi salah satu dari 61 negara yang tergabung dalam gerakan global perbaikan gizi.
Sebagai respons, Pemerintah Indonesia menetapkan Perpres No 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Gerakan ini sejalan dengan prioritas percepatan penurunan stunting yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko menegaskan pentingnya strategi penguatan kerja sama lintas sektor dalam perbaikan gizi. Tujuannya untuk menekan penurunan angka stunting.
“Dalam 10 terakhir, banyak hasil yang dicapai oleh gerakan SUN, khususnya dalam percepatan penurunan stunting,” katanya pada Konferensi Pers Gerakan Scaling Up Nutriton di Indonesia: Satu Dekade Melangkah Bersama (2011-2021) di Jakarta, Selasa (23/11/2021).
Menurut Subandi, yang juga berperan sebagai SUN Focal Point Indonesia, capaian utama gerakan ini, di antaranya yakni, menjadikan gizi sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional yang diwujudkan dalam RPJMN 2020-2024. Selain itu, penurunan stunting yang menjadi isu utama.
Lead of SUN Development Partners Jee Hyun Rah menyatakan dukungan mitra pembangunan untuk memperkuat pendekatan multisektoral terkait perbaikan gizi. Pihaknya akan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
“Juga membangun kapasitas pemangku kepentingan, serta memperkuat kualitas data untuk memantau kemajuan,” ujar Jee.
Lead of SUN Government Networks Agus Suprapto menyampaikan pentingnya perubahan orientasi sasaran dalam penurunan stunting. Dalam konteks ini kementerian/lembaga perlu mengubah sasaran ke kelompok remaja, tidak lagi hanya pada bayi dan balita.
“Target penurunan stunting di 2024 bisa dicapai apabila remaja dan pasangan usia subur yang akan hamil dan melahirkan betul-betul dipastikan gizinya,” kata Agus.
Ketua Jejaring Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi Asih Setiarini menyatakan potensi keterlibatan mahasiswa dalam melakukan pendampingan kepada kelompok sasaran perbaikan gizi. Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kegiatan pengabdian masyarakat dapat dikonversi ke dalam SKS.
“Dengan begitu, dapat menggerakan lebih banyak mahasiswa untuk ikut berkontribusi dalam menurunkan stunting,” ujar Asih.
Lead of SUN Civil Society Sri Kusyuniati menilai, pembentukan jejaring SUN hingga ke tingkat daerah mendesak. Menurut dia, persoalan stunting tidak bisa diselesaikan di dalam ruangan, melainkan di tingkat daerah dan akar rumput.
“Perlu upaya keras untuk mewujudkan konvergensi di tingkat sub-nasional,” kata Sri.
Salah satu tugas organisasi masyarakat sipil yakni mengawal kebijakan dan komitmen yang ada agar sampai ke kelompok sasaran. Kerja sama lintas sektor dalam perbaikan gizi yang sudah berjalan baik di tingkat pusat pun perlu diperkuat dengan daerah.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali berharap daerah dapat melakukan inovasi intervensi dengan didukung pihak swasta, LSM, perguruan tinggi dan organisasi profesi, serta mitra pembangunan.
Editor: Ridwan Maulana
