HARNAS.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berbagai insentif perpajakan yang diberikan pemerintah dengan nilai total Rp 120,6 triliun baru terealisasi sekitar Rp30 triliun atau 24,6 persen.
“Insentif perpajakan yang kami berikan Rp120,6 triliun sampai hari ini jumlah yang digunakan masih terealisir di bawah Rp30 triliun atau 24,6 persen,” kata Sri dalam acara Spectaxcular di Jakarta, Jumat (23/10/2020).
Sri menjelaskan, realisasi tersebut di antaranya berasal dari insentif pajak untuk karyawan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) ditanggung pemerintah sebesar Rp 2,18 triliun.
Kemudian pembebasan PPh 22 impor berhasil terealisasi hingga Rp7,3 triliun, potongan PPh pasal 25 impor terealisasi sebesar Rp10,2 triliun, dan diberlakukannya percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Meski serapan masih rendah, Sri memastikan, Kementerian Keuangan akan tetap memberikan insentif perpajakan kepada masyarakat dan dunia usaha agar dapat membantu dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19.
“Kami tetap akan berjuang untuk menyampaikan kepada seluruh wajib pajak (WP) bahwa pemerintah hadir untuk membantu mereka,” ujar Sri seperti dikutip Antara.
Oleh sebab itu, menurut Sri, pemberian insentif yang masif di tengah tertekannya penerimaan perpajakan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Ia menekankan, hal itu harus dilakukan karena penerimaan pajak telah mengalami kontraksi mencapai lebih dari 17 persen sedangkan belanja terus naik sehingga defisit meningkat menjadi 6,34 persen atau lebih dari Rp 1.000 triliun.
Ia pun meminta agar jajaran DJP harus tetap melakukan tugasnya yaitu mengumpulkan penerimaan pajak dan wajib pajak (WP) sekaligus memberikan berbagai insentif agar WP bisa bertahan dan pulih kembali.
“Itu suatu tantangan yang tidak mudah bagi kita semuanya maka saya menganggap bahwa hari hari ini kita semuanya harus terus menerus saling mendukung,” kata Sri.
Editor: Aria Triyudha
