HARNAS.ID – Pemerintah terus bersinergi dan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah (pemda) maupun kementerian maupun lembaga serta operator agar implementasi program tol laut mencapai hasil dan manfaat maksimal untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat, sejak diluncurkan tahun 2015, program tol laut terus meningkat dan berkembang, baik dari segi infrastruktur, trayek, armada, jumlah muatan, dan kapasitas.
“Seperti kita ketahui jumlah trayek tol laut meningkat lebih dari tiga kali lipat, dari hanya tiga trayek pada 2015 kemudian enam trayek rute (2016) yang seluruhnya merupakan penugasan berkembang menjadi 26 trayek pada tahun 2020 dan 100 pelabuhan singgah,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) yang diselenggarakan virtual, Senin (26/10/2020).
Menurut Budi, pada tahun kelima penyelenggaraan tol laut ini, Kemenhub sudah menyiapkan beberapa instrumen guna memaksimalkan dari segi operasional. Hal ini antara lain menyangkut pengadaan kapal baru, penetapan trayek rute dari beberapa pelabuhan pangkal ke berbagai kota dan pulau di wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP), dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Selain itu, penambahan sarana bongkar muat pelabuhan di wilayah 3TP dan KTI.
“Kami juga melakukan digitalisasi dengan menetapkan pelabuhan tol laut sebagai pilot project dengan pengaturan pola jaringan pelabuhan hub and spoke yang bersumber dan melihat beberapa daerah sebagai pelabuhan utama (hub) dan ada daerah sebagai pelabuhan pengumpan (spoke),” ujar Budi menambahkan seperti dikutip laman Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub.
Lebih rinci, tol laut pada tahun 2020 didorong untuk melibatkan sinergi antar kementerian dan lembaga untuk mengefisiensi biaya pengiriman barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting) serta muatan balik hasil industri daerah yang tidak dapat optimal jika hanya menjadi beban pelayaran dan pelabuhan. Sinergi dengan terus memperbarui regulasi dan menyesuaikan tantangan serta dinamika selama pelaksanaan tol laut.
Hal itu antara lain melalui sinergi dengan Sentra Bisnis Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), program Gerai Maritim dan Rumah Kita, penetapan Bapokting berbasis kebutuhan dan stimulus muatan balik, serta program pengendalian biaya logistik dan pengawasan bersama perguruan tinggi dan asosiasi. Langkah lainnya yaitu memperkuat program pengamanan laut. Selain itu, Kemenhub juga terus meningkatkan performa sistem manajemen logistik yang diiringi inovasi mengikuti kemajuan teknologi.
“Tol Laut harus terus hadir dengan perfoma baru dengan sistem manajemen logistik dan digitalisasi yang terus berinovasi untuk memberi kemudahan bagi regulator maupun pelaku usaha, seperti dalam aplikasi layanan Sistem Informasi Tol Laut atau SITOLAUT merupakan Logistic Communication System (LCS) Versi 02 Berbasis Mobile Apps, Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK), Delivery Online, Inaportnet, Simlala dan layanan lainnya,” kata Budi.
Hingga saat ini, pemerintah sudah membangun lebih dari 50 pelabuhan, 293 unit kapal yang terdiri dari 116 unit kapal perintis, 14 unit kapal kontainer, dan 6 unit kapal ternak. Selanjutnya, 18 unit kapal rede dengan 2 unit digunakan sebagai kapal rumah sakit serta 138 kapal pelayaran rakyat telah dihibahkan kepada pemda.
Editor: Aria Triyudha
