Harnas.id, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyoroti fakta yang cukup mengejutkan tentang latar belakang pendidikan para pejabat di Indonesia. Ia mengungkapkan, sejumlah anggota dewan baik di tingkat pusat maupun daerah, ternyata berasal dari jalur pendidikan nonformal, atau dikenal dengan ijazah Paket C.
Menurut Mu’ti, keberadaan banyak legislator lulusan Paket C membuktikan bahwa pendidikan kesetaraan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan jalur sekolah formal. “Jalur nonformal bukan alternatif ‘kelas dua’. Banyak yang berhasil menembus parlemen, menunjukkan standar kompetensi mereka memenuhi syarat untuk memimpin rakyat,” ujarnya.
Fenomena ini muncul di tengah perdebatan soal kualitas pendidikan nasional. Mu’ti menekankan, jalur Paket C adalah solusi nyata bagi mereka yang tidak bisa menempuh pendidikan reguler karena berbagai kendala, mulai dari ekonomi hingga geografis. Pendidikan kesetaraan, katanya, membuka kesempatan bagi siapapun yang serius belajar untuk menapaki karier publik.
Meski begitu, Mu’ti memberi catatan penting bagi pemerintah. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses ujian dan kualitas pendidikan Paket C. Ijazah harus benar-benar mencerminkan kemampuan intelektual pemiliknya, bukan sekadar syarat administratif untuk mendaftar sebagai calon legislatif.
Fenomena banyaknya legislator lulusan Paket C juga menjadi cermin bagi masyarakat yang selama ini terlalu mendewakan sekolah formal favorit. Publik tetap kritis menyoroti apakah latar belakang pendidikan nonformal ini berpengaruh pada kualitas kebijakan yang dihasilkan.
“Yang terpenting bukan jalurnya, tapi kesiapan dan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab. Pendidikan kesetaraan memberi bukti nyata bahwa modal untuk memimpin rakyat bisa datang dari jalur yang tidak biasa,” kata Mu’ti.
Dengan fakta ini, jalur pendidikan nonformal kini semakin diperhitungkan. Pesan Mu’ti jelas: keseriusan belajar menentukan peluang, bukan sekadar status sekolah formal.
Editor: IJS
