Harnas.id, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) bersiap membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap III dan IV tahun ini. Rekrutmen tersebut akan dibuka untuk kategori umum dengan total kebutuhan mencapai 32.460 formasi.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan langkah itu telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Pembukaan seleksi ini menjadi bagian dari strategi penguatan kelembagaan.
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPPK tahap III dan IV. Kita akan buka nanti secara umum dengan jumlah formasi masing-masing 32.460,” kata Dadan saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (20/1).
Menurut Dadan, penambahan ribuan tenaga baru ini dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut ditargetkan berjalan berkelanjutan dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Sebelumnya, BGN telah menjalankan rekrutmen PPPK untuk tiga komponen pegawai yang ditempatkan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pada tahap pertama, sebanyak 2.080 PPPK resmi diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) terhitung mulai 1 Juli 2025.
Tahap kedua kembali digelar dengan jumlah peserta sekitar 32.000 orang. Dari total tersebut, sebanyak 31.250 merupakan kepala SPPG yang sebelumnya mengikuti program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Selain itu, BGN juga membuka 750 formasi untuk kategori umum pada tahap kedua. Rinciannya, 375 formasi untuk akuntan dan 375 untuk tenaga ahli gizi.
“Mereka sudah melakukan pendaftaran, kemudian tes dengan computer assisted test. Mereka sekarang dalam tahap pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan nomor induk PPPK sehingga diperkirakan mereka akan menjadi PPPK mulai tanggal 1 Februari 2026,” ujar Dadan.
Dengan tambahan formasi pada tahap III dan IV, BGN diproyeksikan memiliki struktur SDM yang lebih solid. Secara kelembagaan, pola rekrutmen bertahap ini dinilai menjadi cara realistis untuk memastikan distribusi tenaga gizi dan administrasi berjalan proporsional di seluruh daerah.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa implementasi Program MBG tak hanya soal distribusi makanan, tetapi juga kesiapan sistem dan aparatur di lapangan. Rekrutmen besar-besaran PPPK menjadi fondasi agar program berjalan konsisten, terukur, dan akuntabel.
Editor: IJS
