Harnas.id, PADANG – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memberantas peredaran narkoba secara lebih masif dan terstruktur. Pernyataan itu disampaikan saat konferensi pers Ditresnarkoba di halaman Apel Polda Sumbar, Selasa (3/3/2026).
Mahyeldi menyoroti perkembangan terbaru kasus narkotika di Sumbar. Menurutnya, wilayah ini tidak lagi sekadar menjadi tempat perlintasan atau konsumsi, tetapi mulai terindikasi adanya aktivitas produksi.
“Ini membuktikan bahwasanya kita bukan hanya tempat pertunjukan (peredaran), sudah ada untuk produksi. Maka dari itu, kita harus bersinergi dan terkoordinasi,” tegas Mahyeldi di hadapan awak media.
Ia menilai kondisi tersebut harus disikapi serius oleh seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk menutup celah peredaran hingga kemungkinan produksi narkotika di daerah.
Untuk menekan penyalahgunaan, Mahyeldi mendorong penguatan pengawasan dari level paling bawah, yakni Nagari. Peran keluarga dan perangkat Nagari disebut sebagai garda terdepan dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan sejak dini.
Pemprov Sumbar, lanjutnya, telah mengirimkan surat resmi ke Kementerian Dalam Negeri guna memperkuat regulasi dan peran unsur pemerintahan di tingkat Nagari. Langkah itu ditempuh agar pengawasan berjalan lebih sistematis dan memiliki dasar hukum yang jelas.
“Pengawasan harus merakyat. Itulah mengapa kita mengirimkan surat ke Kemendagri agar aktivitas di tingkat Nagari bisa kita maksimalkan. Kita juga mendorong program ‘Bersinar’ (Bersih Narkoba) dari BNN untuk bergerak dari grassroots (akar rumput),” tambahnya.
Mahyeldi juga mengingatkan dampak jangka panjang narkoba terhadap masa depan generasi muda. Ia menyebut ancaman tersebut berpotensi mengganggu target Indonesia dalam mewujudkan Generasi Emas 2045.
“Jika ini tidak tersingkap, generasi emas yang kita harapkan tahun 2045 akan digilas habis. Seluruh pihak, mulai dari tingkat provinsi hingga kota, harus merasakan kegentingan ini,” ujarnya.
Apresiasi disampaikan kepada Polda Sumbar, BNN, LKAAM, dan instansi vertikal lainnya atas kerja sama yang telah terbangun. Gubernur juga mengajak masyarakat tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi peredaran narkoba di lingkungannya.
“Mari kita berkolaborasi dan bersinergi untuk membersihkan Sumatera Barat dari narkoba. Dengan kekuatan bersama, kita tekan peredaran, penggunaan, hingga produksinya,” tegasnya.
Senada dengan itu, Direktur Reserse Narkotika Polda Sumbar Wedy Mahadi menyatakan pihaknya siap mengawal arahan gubernur. Ia mengakui tantangan ke depan semakin kompleks dengan adanya indikasi produksi.
“Ditresnarkoba Polda Sumbar siap mengawal instruksi ini dengan memperkuat sinergi hingga ke tingkat Nagari. Kami tidak hanya akan memutus rantai peredaran, tapi juga berkomitmen memberantas titik-titik produksi narkoba di wilayah ini demi menyelamatkan Generasi Emas 2045,” ujar Wedy.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemberantasan narkoba di Sumatera Barat tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan berbasis komunitas. Pemerintah daerah dan aparat kini didorong bergerak hingga ke akar rumput untuk menutup ruang gerak jaringan narkotika.
Editor: IJS
