Harnas.id, JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengingatkan bahwa sejarah Indonesia menunjukkan hubungan yang sulit dipisahkan antara krisis ekonomi dan dinamika politik. Ketika tekanan ekonomi tidak tertangani dengan baik, dampaknya dapat meluas menjadi persoalan politik yang memengaruhi stabilitas nasional.
Pandangan tersebut disampaikan Jusuf Kalla saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Publik Hybrid bertajuk “Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis” yang diselenggarakan Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Paramadina, Selasa (9/6/2026), di Ruang Granada, Gedung Nurcholish Madjid Universitas Paramadina, Cipayung, Jakarta.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Paramadina, Prof. Dr. Ahmad Badawi Saluy, dan dimoderatori Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini.
Dalam paparannya, Jusuf Kalla menilai berbagai peristiwa politik besar di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi yang terjadi pada saat itu.
Menurutnya, gejolak ekonomi sering menjadi pemicu munculnya ketidakpuasan publik yang kemudian berkembang menjadi tekanan politik yang lebih luas.
“Krisis ekonomi selalu ada kaitannya dengan politik. Bung Karno turun karena krisis ekonomi yang kemudian berkembang menjadi krisis politik. Harga beras naik, BBM naik, orang melakukan demonstrasi, lalu muncul berbagai gejolak politik. Pak Harto juga demikian saat krisis 1998 hingga akhirnya turun setelah memimpin selama 32 tahun,” ujar Jusuf Kalla.
Ia menjelaskan, salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan dalam membaca potensi krisis adalah pergerakan nilai tukar rupiah.
Menurut Jusuf Kalla, kekuatan mata uang pada dasarnya sangat dipengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi suatu negara.
“Mata uang itu soal supply dan demand. Banyak orang menyimpan dolar Amerika Serikat karena tidak percaya kepada rupiah. Semakin banyak orang menyimpan dolar, maka nilai rupiah akan semakin turun,” katanya.
Selain nilai tukar, ia juga mengingatkan pentingnya melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh dan tidak hanya berpatokan pada indikator yang tampak di permukaan.
Jusuf Kalla menilai ramainya pusat perbelanjaan sering kali dianggap sebagai tanda ekonomi baik-baik saja, padahal kondisi tersebut belum tentu mencerminkan daya beli masyarakat secara nyata.
“Pasar itu ada dua, yaitu pasar modal dan pasar riil. Orang sering mengatakan mal masih ramai sehingga ekonomi dianggap baik-baik saja. Padahal orang datang ke mal belum tentu untuk berbelanja, bisa saja hanya mencari tempat yang nyaman atau ber-AC. Yang harus dilihat adalah bagaimana daya beli masyarakat di pasar riil,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi pasar modal yang menurutnya sangat dipengaruhi faktor kepercayaan investor.
Ketika keyakinan terhadap prospek ekonomi dan kinerja perusahaan menurun, investor cenderung menarik investasinya sehingga pasar saham mengalami tekanan.
“Pasar modal turun karena masalah kepercayaan. Orang membeli saham karena percaya perusahaan itu akan menghasilkan laba. Ketika kepercayaan menurun, saham-saham dilepas. Dulu saham tambang sangat diminati, sekarang banyak yang mengalami penurunan. Saham perbankan juga mengalami tekanan sehingga banyak investor melepas kepemilikannya,” ujarnya.
Menurut Jusuf Kalla, tekanan ekonomi juga memiliki hubungan langsung dengan kondisi sosial masyarakat.
Ketika lapangan pekerjaan menyusut dan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, berbagai persoalan sosial berpotensi meningkat.
“Ketika banyak orang menganggur dan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya, maka berbagai persoalan sosial akan muncul. Kita melihat kasus pencurian dan kejahatan jalanan yang ramai dibicarakan. Ini harus menjadi perhatian bersama karena ekonomi dan kondisi sosial saling berkaitan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Jusuf Kalla menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membantu bangsa menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Ia menilai kampus tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan, tetapi juga menyediakan solusi berbasis riset yang dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan publik.
“Tugas universitas pertama adalah mencerdaskan bangsa. Kedua, memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah melalui hasil-hasil penelitian. Kampus harus mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menilai kalangan akademisi perlu terus menghadirkan pandangan yang kritis, objektif, dan berbasis data dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah.
Dalam konteks tersebut, Jusuf Kalla memberikan apresiasi kepada Universitas Paramadina yang dinilai aktif menyampaikan berbagai kajian dan pandangan terhadap isu-isu strategis nasional.
Di bidang fiskal, Jusuf Kalla menyoroti pentingnya langkah efisiensi anggaran negara.
Menurutnya, pemerintah perlu lebih cepat melakukan evaluasi terhadap berbagai belanja yang tidak memberikan dampak produktif terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Pengeluaran yang tidak produktif harus dikurangi. Jangan terlalu lama. Langsung saja ambil keputusan mengenai beban mana yang harus dipotong dan dikurangi agar fiskal negara menjadi lebih sehat,” tegasnya.
Selain persoalan fiskal, ia juga mengingatkan adanya sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.
Salah satunya adalah ancaman El Nino yang berpotensi memengaruhi produksi pangan nasional apabila berlangsung dalam jangka waktu panjang.
“Kalau El Nino berlangsung selama tujuh bulan, produksi padi bisa menurun. Kita harus mengimpor pangan dan tentu membutuhkan dana yang besar. Ini harus diantisipasi sejak sekarang,” ujarnya.
Jusuf Kalla juga menyinggung potensi persoalan di sektor energi, khususnya terkait kebutuhan pasokan listrik nasional dan meningkatnya beban subsidi yang dapat memengaruhi kesehatan fiskal negara.
Menutup pemaparannya, Jusuf Kalla menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama.
Pertama, dampak konflik global seperti perang di Timur Tengah dan konflik Rusia-Ukraina yang memicu tekanan terhadap energi dan perekonomian dunia.
Kedua, tingginya beban utang negara yang menyebabkan kewajiban pembayaran bunga terus meningkat dari waktu ke waktu.
Ketiga, pentingnya manajemen krisis yang efektif melalui pengendalian defisit anggaran dan evaluasi terhadap berbagai pengeluaran yang tidak produktif.
“Manajemen krisis harus dilakukan dengan mengurangi utang melalui pengendalian defisit APBN. Semua pengeluaran yang tidak produktif perlu dikurangi atau dihapus agar ekonomi dapat lebih sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Editor: IJS
