Harnas.id, BOGOR — Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, kembali muncul di hadapan publik setelah sempat tidak terlihat menjalankan aktivitas kedinasan selama sekitar 15 hari terakhir. Kemunculan itu terjadi saat dirinya menghadiri kegiatan Pekan Panutan PBB-P2 dan PKB di Plaza Balai Kota Bogor, Kamis (5/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Jenal hadir sebagai warga yang menunaikan kewajiban membayar pajak sekaligus pejabat publik yang memberikan contoh kepada masyarakat. Ia juga memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan klarifikasi terkait absennya dirinya dari sejumlah agenda pemerintahan beberapa waktu terakhir.
Jenal mengakui kondisi kesehatannya sempat menurun drastis sehingga ia harus menjalani istirahat total. Menurutnya, keputusan untuk menepi sementara dari aktivitas pemerintahan diambil agar proses pemulihan berjalan maksimal.
“Sekali lagi saya mohon maaf, kemarin saya tidak bisa beraktivitas karena harus istirahat total. Ini merupakan masukan untuk proses penyembuhan agar saya bisa kembali lagi mengabdi kepada masyarakat,” ujar Jenal Mutaqin kepada wartawan di sela kegiatan membayar pajak.
Ia menegaskan bahwa kehadirannya kembali dalam kegiatan publik didorong oleh rasa tanggung jawab terhadap berbagai regulasi dan pelayanan pemerintahan yang harus tetap berjalan. Bagi Jenal, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhambat terlalu lama.
“Saya harus aktif karena banyak regulasi yang berjalan. Kasihan masyarakat kalau sampai tidak terlayani kemarin,” ungkapnya.
Meski demikian, Jenal tidak menjelaskan secara rinci jenis penyakit yang sempat dialaminya. Ia hanya menyebut kondisi tubuhnya saat itu benar-benar menurun dan membutuhkan penanganan serta waktu pemulihan yang cukup.
Kemunculannya di acara Pekan Panutan Pajak juga dimaksudkan sebagai bentuk keteladanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Ia menilai pejabat publik harus menjadi pihak pertama yang patuh terhadap kewajiban perpajakan sebelum mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang sama.
Di luar isu kesehatan, Jenal juga sempat menyinggung persoalan infrastruktur yang menurutnya masih menjadi keluhan warga, terutama terkait kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah Kota Bogor.
Ia menilai percepatan perbaikan jalan tidak selalu harus menunggu skema anggaran rutin pemerintah daerah. Salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan, kata dia, adalah mengoptimalkan dukungan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
“Apa yang saya bicarakan ini adalah spontanitas. Kita bisa mengambil dari dana CSR dinas yang disumbangkan untuk pengaspalan jalan rusak. Masalahnya hanya tinggal kita mau atau tidak mengeksekusinya,” tegas Jenal.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta melalui program CSR bisa menjadi solusi untuk mempercepat penanganan infrastruktur yang mendesak. Apalagi, kebutuhan perbaikan jalan sering kali muncul lebih cepat dibandingkan proses penganggaran resmi.
Sebagai pejabat sekaligus warga Kota Bogor, Jenal mengaku merasakan langsung kebutuhan masyarakat di lapangan. Ia menyadari bahwa jika hanya mengandalkan sumber daya pribadi tentu ada keterbatasan, sehingga kolaborasi lintas sektor menjadi penting.
“Saya ingin semua sampai ke masyarakat, karena sebagai warga, saya merasa kepentingan orang lain jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi,” pungkasnya.
Editor: IJS
