Harnas.id, BANDUNG – Perkembangan teknologi digital yang berlangsung cepat membawa tantangan baru bagi dunia hukum. Meningkatnya kasus kejahatan siber, kebocoran data pribadi, hingga kebutuhan pembuktian berbasis elektronik membuat kebutuhan akan tenaga profesional yang memahami hukum sekaligus teknologi semakin mendesak.
Menjawab tantangan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) memperkenalkan Program Double Degree Master of Cyber Forensics Law melalui kegiatan sosialisasi dan promosi yang digelar di lingkungan kampus FH Unpad pada Selasa, 2 Juni 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung bersamaan dengan seminar AI Lex Classroom yang diselenggarakan bersama Hukumonline. Kolaborasi dua agenda tersebut memberikan ruang bagi peserta untuk memahami lebih luas perkembangan hukum digital, keamanan siber, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, hingga peluang melanjutkan studi pada bidang hukum teknologi dan forensik digital.
Program Double Degree Master of Cyber Forensics Law merupakan hasil kerja sama antara Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan Program Studi Magister Sains Forensik Telkom University.
Kolaborasi ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan lintas disiplin. Tidak hanya memahami regulasi dan aspek hukum, mahasiswa juga dibekali kompetensi dalam investigasi digital, keamanan siber, serta sains forensik yang kini semakin dibutuhkan dalam berbagai proses penegakan hukum.
Dalam pemaparannya, penyelenggara menjelaskan bahwa transformasi digital yang terjadi di berbagai sektor telah memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang memerlukan pendekatan berbeda dalam proses penyelidikan maupun pembuktian.
Bukti digital kini menjadi bagian penting dalam berbagai perkara hukum. Karena itu, kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang mampu membaca, menganalisis, dan mengelola bukti elektronik secara tepat menjadi semakin penting.
Melalui program tersebut, mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang terintegrasi antara ilmu hukum dan ilmu forensik. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjawab kompleksitas persoalan hukum yang muncul seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Salah satu daya tarik utama program ini adalah skema pembelajaran 1+1. Melalui sistem tersebut, mahasiswa dapat menempuh pendidikan pada dua program magister sekaligus dan memperoleh dua gelar akademik dalam satu jalur studi.
Lulusan nantinya akan mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Padjadjaran serta Magister Sains Forensik (M.S.F.) dari Telkom University.
Selain menawarkan dua gelar, program ini juga menerapkan sistem Hybrid Learning yang memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Metode tersebut memungkinkan mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan akademik maupun profesional.
Integrasi kurikulum antara bidang hukum dan sains forensik juga menjadi nilai tambah tersendiri. Mahasiswa akan memiliki kesempatan mengikuti berbagai kegiatan kolaboratif seperti riset bersama, pertukaran akademik, hingga pengembangan jejaring profesional dari kedua institusi pendidikan.
Melalui kombinasi tersebut, program ini menargetkan lahirnya lulusan yang memiliki kompetensi pada berbagai bidang strategis, mulai dari cyber law, digital evidence, investigasi forensik digital, perlindungan data pribadi, keamanan siber, hingga berbagai isu hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi digital.
Dalam kesempatan yang sama, FH Unpad juga menyampaikan informasi terkait proses penerimaan mahasiswa baru Program Double Degree Master of Cyber Forensics Law.
Pendaftaran akan dibuka mulai 12 Juni hingga 13 Juli 2026. Setelah tahap administrasi, peserta yang memenuhi syarat akan mengikuti proses seleksi wawancara yang dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 27 Juli 2026.
Adapun hasil seleksi akan diumumkan pada 31 Juli 2026 melalui jalur penerimaan Universitas Padjadjaran.
FH Unpad dan Telkom University berharap kehadiran program tersebut dapat menarik minat lebih banyak calon mahasiswa yang ingin mengembangkan kompetensi pada bidang hukum digital dan forensik siber.
Di tengah meningkatnya kebutuhan akan tenaga ahli yang mampu menjembatani aspek hukum dan teknologi, program ini dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan keamanan siber dan penegakan hukum di era digital yang terus berkembang.
Editor: IJS
