Harnas.id, JAKARTA – Pertemuan sejumlah tokoh diplomasi Indonesia berlangsung di kediaman Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026) malam. Dalam pertemuan itu, pengurus Indonesian Council on World Affairs (ICWA) yang dipimpin ketua umum Al Busyra Basnur menyampaikan pandangan terkait situasi geopolitik dunia yang semakin dinamis.
Diskusi tersebut menyoroti perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat. Para peserta menilai konflik tersebut bukan hanya berdampak pada stabilitas kawasan, tetapi juga mulai memengaruhi kondisi ekonomi global.
Dalam kesempatan itu, ICWA menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk memainkan peran lebih besar dalam diplomasi perdamaian internasional. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah mendorong penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi darurat melalui forum Gerakan Non-Blok.
Menurut Al Busyra Basnur, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam diplomasi internasional serta kredibilitas untuk memfasilitasi dialog antara negara-negara yang berkonflik.
“Indonesia memiliki kemampuan, kredibilitas, dan kapasitas untuk menyelenggarakan konferensi internasional yang bermuara pada perdamaian,” kata Al Busyra dalam pertemuan tersebut.
Ia juga menekankan bahwa komunitas global masih menaruh harapan besar kepada Perserikatan Bangsa-Bangsasebagai lembaga multilateral utama dalam mendorong penyelesaian konflik dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Sementara itu, Jusuf Kalla menilai konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berpotensi membawa efek berantai terhadap ekonomi global. Dampaknya, kata dia, dapat dirasakan oleh banyak negara, termasuk Indonesia.
“Akibat masalah Timur Tengah antara Iran, Israel, dan Amerika itu berdampak ke seluruh negara di dunia, bukan hanya Indonesia,” ujar Kalla.
Ia menjelaskan bahwa meningkatnya ketegangan geopolitik dapat memicu kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi berbagai sektor ekonomi, mulai dari beban subsidi energi hingga biaya distribusi barang.
“Efeknya ke mana-mana, termasuk subsidi, logistik, nilai tukar rupiah, sampai saham,” lanjutnya.
Selain membahas konflik geopolitik, pertemuan itu juga menyinggung keberadaan forum internasional bernama Board of Peace (BOP) yang belakangan menimbulkan polemik di berbagai kalangan.
ICWA menilai sejumlah aspek dalam forum tersebut masih memunculkan perdebatan, mulai dari mekanisme keanggotaan, iuran, hingga sistem kepemimpinan dan evaluasi.
Al Busyra menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia perlu meninjau kembali keikutsertaan dalam forum tersebut agar tidak menimbulkan kontroversi di dalam maupun luar negeri.
“Setelah melihat perkembangan dan isi dari BOP itu sendiri serta berbagai polemik yang muncul, kami menyarankan pemerintah untuk mengkaji kembali bahkan mempertimbangkan keluar dari BOP,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Jusuf Kalla menegaskan bahwa setiap forum internasional pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat perdamaian. Namun, menurutnya, efektivitas sebuah forum tetap harus diukur dari praktik dan dampaknya di lapangan.
“Niat baiknya tentu untuk perdamaian. Tapi yang lebih penting adalah praktiknya di lapangan,” kata dia.
Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dalam merespons dinamika global. Indonesia diharapkan tetap memainkan peran diplomatik yang konstruktif demi menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian dunia.
Editor: IJS
