Harnas.id, JAKARTA – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan dibandingkan masa awal pemerintahannya. Temuan tersebut terungkap dalam survei nasional terbaru yang dirilis Indopol Survei & Consulting, dengan angka kepuasan publik tercatat sebesar 59,75 persen.
Angka tersebut menunjukkan perubahan cukup signifikan jika dibandingkan hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2025 yang mencatat tingkat kepuasan mencapai 80,9 persen. Dalam rentang sekitar 17 bulan pemerintahan berjalan, terjadi penurunan lebih dari 20 poin persentase.
Direktur Eksekutif Indopol Survei & Consulting, Ratno Sulistiyanto, menilai kondisi tersebut bukan sekadar dinamika biasa yang lazim terjadi dalam survei opini publik. Menurutnya, terdapat perubahan persepsi masyarakat yang cukup nyata terhadap kinerja pemerintah.
“Turun drastis lebih dari 20 poin persentase dibandingkan hasil Litbang Kompas pada Januari 2025 yang mencatat angka 80,9 persen,” kata Ratno Sulistiyanto dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).
Dalam survei yang sama, sebanyak 40,25 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Temuan ini dinilai menjadi catatan penting karena terjadi ketika pemerintahan belum genap memasuki dua tahun masa kerja.
Ratno menyebut kondisi tersebut menggambarkan mulai munculnya kerentanan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Angka 59,75 persen untuk seorang kepala negara yang baru 17 bulan menjabat mencerminkan fase political vulnerability yang nyata. Idealnya, approval rating di tahun kedua pemerintahan masih berada di kisaran 70 persen ke atas untuk menjamin stabilitas dukungan publik yang kokoh,” ujar Ratno.
Selain mengukur tingkat kepuasan terhadap presiden, survei juga memotret tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Hasilnya, tingkat kepercayaan publik tercatat berada pada angka 49,02 persen.
Sementara itu, penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan menunjukkan kondisi yang relatif berimbang. Sebanyak 51,06 persen responden memberikan penilaian positif, sedangkan 48,95 persen lainnya memberikan penilaian negatif.
Ratno menilai selisih yang sangat tipis antara penilaian positif dan negatif menjadi indikator bahwa legitimasi sosial pemerintah mulai menghadapi tekanan.
“Selisih hanya sekitar 2 poin ini menunjukkan betapa tipisnya legitimasi yang dimiliki pemerintah saat ini,” bebernya.
Kondisi tersebut juga memperlihatkan bahwa pandangan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah mulai terbelah. Dukungan yang sebelumnya cenderung dominan kini berhadapan dengan kelompok masyarakat yang semakin kritis terhadap hasil kerja pemerintah.
Dari berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan publik, isu ekonomi menjadi sorotan utama. Banyak responden menilai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari belum sepenuhnya teratasi.
Sebanyak 34,14 persen responden yang menyatakan tidak puas menyoroti harga kebutuhan pokok yang masih tinggi. Komoditas seperti beras, minyak goreng, dan bahan bakar disebut menjadi faktor yang paling sering dikeluhkan masyarakat.
Tidak hanya itu, sebanyak 37,48 persen responden mengaku kondisi ekonomi rumah tangga mereka saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persepsi terhadap kesejahteraan keluarga masih menjadi ukuran utama dalam menilai kinerja pemerintah.
Masalah ketenagakerjaan juga muncul sebagai salah satu perhatian publik. Sebanyak 15,76 persen responden menilai lapangan kerja masih terbatas dan angka pengangguran, khususnya pada kelompok usia produktif, masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Temuan ini memperlihatkan bahwa isu daya beli, kesempatan kerja, dan kondisi ekonomi keluarga menjadi faktor dominan yang membentuk persepsi masyarakat terhadap pemerintahan saat ini.
Selain ekonomi domestik, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga ikut memengaruhi penilaian publik. Survei mencatat sebanyak 74,96 persen responden mengetahui adanya pelemahan rupiah.
Dari jumlah tersebut, 48,86 persen mengaku merasakan dampaknya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui kenaikan harga barang maupun meningkatnya biaya kebutuhan tertentu.
Pada sisi lain, isu politik dan hukum turut memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Beberapa responden mengaku memiliki kekhawatiran terhadap berbagai isu yang berkembang, mulai dari menguatnya peran militer dalam ruang sipil hingga efektivitas pemberantasan korupsi.
Selain itu, aspek kebebasan sipil juga menjadi perhatian sebagian responden yang menilai pemerintah perlu menjaga ruang demokrasi tetap terbuka.
Survei juga menemukan adanya perbedaan tingkat kepuasan berdasarkan kelompok masyarakat. Responden dengan tingkat pendidikan sarjana ke atas tercatat memiliki tingkat ketidakpuasan mencapai 40,7 persen.
Sementara itu, kelompok generasi muda seperti Gen Z dan Milenial cenderung menunjukkan sikap yang lebih kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah dibanding kelompok usia lainnya.
Di DKI Jakarta yang selama ini sering menjadi indikator dinamika politik nasional, tingkat kepuasan terhadap pemerintah tercatat hanya mencapai 42,5 persen. Bahkan, sekitar 35 persen responden menyatakan sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah.
Menurut Ratno, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat apabila ingin mengembalikan tingkat kepercayaan publik.
“Dengan modal legitimasi yang setipis ini, pemerintahan Prabowo–Gibran memasuki tahun ketiga dalam kondisi yang jauh dari nyaman. Jika tidak ada terobosan kebijakan yang benar-benar dirasakan publik dalam waktu dekat, tren penurunan approval ini berpotensi terus berlanjut dan semakin sulit dibalik,” kata Ratno.
Survei Indopol sendiri dilakukan pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026 terhadap 1.230 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.
Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung menggunakan kuesioner terstruktur. Untuk menjaga kualitas hasil survei, Indopol menerapkan sejumlah tahapan pengawasan, mulai dari spot check, call back responden, monitoring lapangan, hingga dokumentasi berbasis GPS.
Editor: IJS
