Harnas.id, BOGOR – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, meninjau langsung perkembangan pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, dengan Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Rabu (1/7/2026). Peninjauan dilakukan di lokasi proyek yang berada di RW 12, Kelurahan Pasir Jaya, guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana.
Dalam kunjungannya, Jenal menyampaikan bahwa pembangunan fisik jembatan telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Dengan panjang bentang mencapai 48 meter, proyek tersebut kini memasuki tahapan pengecoran pondasi sebagai bagian dari struktur utama.
“Ikhtiar panjang Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor hari ini sudah mulai terwujud. Pembangunan jembatan berjalan dengan progres yang positif. Saat ini progresnya sudah lebih dari 4 persen dengan target penyelesaian selama 26 minggu,” ujar Jenal Mutaqin usai melakukan peninjauan.
Menurutnya, keberadaan jembatan ini akan menjadi akses penting yang menghubungkan RW 12 Kelurahan Pasir Jaya dengan Kampung Lebak Sari RW 03, Kelurahan Paledang. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu mempermudah mobilitas warga sekaligus memangkas hambatan akses yang selama ini dihadapi masyarakat di kedua wilayah.
Karena memiliki fungsi yang strategis, Jenal meminta seluruh tahapan pembangunan diawasi secara ketat. Pengawasan tidak hanya menyangkut kualitas material konstruksi, tetapi juga pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Selain aspek teknis, Pemkot Bogor juga menginginkan pembangunan ini memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melibatkan warga setempat dalam proses pengerjaan proyek.
“Kurang lebih 40 warga direkrut secara bergantian sesuai kebutuhan pekerjaan. Saat kebutuhan tenaga kerja meningkat, semuanya akan dilibatkan. Saya juga meminta pihak ketiga memanfaatkan kantin maupun warung makan di sekitar lokasi agar masyarakat turut merasakan manfaat ekonomi dari pembangunan ini,” paparnya.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi turut disampaikan, mulai dari kebutuhan petugas keamanan, keberadaan portal jembatan, hingga pengaturan jam operasional setelah jembatan selesai dibangun. Menurut Jenal, seluruh masukan tersebut akan dibahas bersama masyarakat agar menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.
“Tentu nanti kita akan kembali berdiskusi dengan masyarakat, apakah jembatan ini hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki atau juga kendaraan bermotor. Yang pasti, untuk kondisi darurat seperti warga sakit atau ada yang meninggal dunia, akses akan dibuka selama 24 jam,” katanya.
Pembangunan jembatan penghubung Paledang–Pasir Jaya dibiayai melalui anggaran sekitar Rp2,7 miliar. Proyek tersebut telah melalui proses lelang yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), sementara pelaksanaan pembangunan berada di bawah tanggung jawab Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor.
Jenal mengungkapkan, sebelum pekerjaan dimulai pihaknya telah menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar proses pembangunan tidak kembali memunculkan polemik maupun kesalahpahaman seperti yang sempat terjadi sebelumnya.
“Pembangunan jembatan ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Ada berbagai dinamika, termasuk penolakan dari sebagian warga. Namun kami terus melakukan sosialisasi, ditambah adanya contoh kasus warga yang kesulitan akses hingga berakibat fatal,” jelasnya.
Ia menegaskan, penyediaan akses yang memadai merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, berbagai kendala yang muncul harus diselesaikan melalui dialog dan solusi yang mengedepankan kepentingan publik.
“Ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Tidak ada alasan teknis maupun yuridis ketika akses masyarakat sangat penting dan strategis. Tugas kami adalah mencari solusi,” tegas Jenal.
Di akhir peninjauan, Jenal Mutaqin menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Paledang–Pasir Jaya menjadi salah satu langkah Pemkot Bogor dalam meningkatkan konektivitas antarkawasan. Ia juga membuka peluang pembangunan jembatan penghubung serupa di wilayah lain apabila kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan dinilai memungkinkan.
Editor: IJS
