Harnas.id, SALATIGA – Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah (Rakorkomwil) III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang digelar di Kota Salatiga menyoroti sejumlah tantangan yang saat ini dihadapi pemerintah kota di berbagai daerah. Mulai dari dampak perubahan iklim hingga penguatan kebijakan fiskal menjadi agenda penting yang dibahas para kepala daerah.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan sedikitnya terdapat empat isu strategis yang menjadi fokus pembahasan dalam forum tersebut. Keempat isu itu dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan perkotaan di masa depan.
Menurut Dedie, isu pertama yang mendapat perhatian adalah bagaimana pemerintah daerah menghadapi dampak perubahan iklim atau climate change yang semakin nyata dirasakan berbagai kota di Indonesia.
Selain itu, para peserta Rakorkomwil juga membahas upaya meningkatkan ketahanan perkotaan atau urban resilience agar daerah memiliki kemampuan beradaptasi terhadap berbagai tantangan, mulai dari cuaca ekstrem hingga perubahan lingkungan.
“Bagaimana kita mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dan juga mencarikan solusi untuk climate change mengenai perubahan cuaca dan urban resilience,” ujar Dedie Rachim, Kamis (23/7/2026).
Dedie menilai persoalan perubahan iklim saat ini bukan lagi sekadar isu global, tetapi telah menjadi tantangan nyata yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah melalui kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.
Pembahasan kedua dalam Rakorkomwil III Apeksi berkaitan dengan keterlibatan generasi muda dalam pembangunan kota. Menurutnya, peran anak muda menjadi semakin penting karena mereka merupakan bagian dari penggerak perubahan, inovasi, dan kreativitas yang dibutuhkan dalam pembangunan perkotaan.
Pemerintah daerah, kata Dedie, perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas agar generasi muda dapat terlibat aktif dalam berbagai program pembangunan.
“Kemudian yang kedua, kita juga mengajak peran pemuda di dalam membangun perkotaan,” katanya.
Isu ketiga yang dibahas menyangkut penguatan peran Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam forum tersebut, ASN dipandang sebagai salah satu elemen penting yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.
Dedie menjelaskan bahwa birokrasi yang kuat dan profesional menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
“Bagaimana ASN sebagai salah satu tiang kokoh pembangunan perkotaan dari sisi birokrasi juga bisa berperan penuh dalam pembangunan perkotaan,” jelasnya.
Sementara itu, isu keempat yang menjadi perhatian adalah kebijakan fiskal daerah. Menurut Dedie, kemampuan daerah dalam mengelola fiskal akan sangat menentukan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, diperlukan sinergi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Tentu bagaimana dengan kebijakan fiskal di masing-masing daerah itu dapat diperkuat melalui berbagai komitmen dari pemerintah daerah dan juga kolaborasi sinergi dengan pemerintah pusat, sehingga semaksimal mungkin pembangunan itu dapat dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.
Di sela agenda Rakorkomwil III Apeksi, Kota Bogor juga memperoleh kepercayaan untuk menjadi tuan rumah kegiatan yang membahas isu urban resilience dan climate change pada September 2026 mendatang.
Penunjukan tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi Kota Bogor untuk menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembangunan kota yang adaptif terhadap perubahan lingkungan sekaligus menjadi ruang berbagi praktik baik antar daerah.
“Ada hal yang cukup menarik dalam kegiatan ini, Kota Bogor ditunjuk sebagai tuan rumah untuk urban resilience dan juga climate change di Bulan September. Semoga kita bisa mempersiapkan dengan baik,” ungkap Dedie.
Menindaklanjuti penunjukan tersebut, Pemerintah Kota Bogor akan mulai melakukan koordinasi lintas perangkat daerah guna memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana.
Dedie menyebut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama sejumlah perangkat daerah terkait akan dilibatkan dalam proses persiapan agenda tersebut agar pelaksanaannya berjalan optimal.
“Nanti akan kita koordinasikan dengan Dinas LH dan juga dinas lainnya,” tutup Dedie Rachim.
Forum Rakorkomwil III Apeksi sendiri menjadi wadah bagi pemerintah kota untuk menyamakan pandangan, bertukar pengalaman, serta mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan perkotaan yang terus berkembang. Empat isu yang dibahas dalam pertemuan kali ini dinilai akan menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan.
Editor: IJS
