Harnas.id, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Kristomei menggantikan Letjen TNI Suharyanto yang memimpin lembaga tersebut pada periode 2021–2026.
Pengangkatan Kristomei ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BNPB. Sebelum dipercaya memimpin lembaga kebencanaan nasional, ia menjabat Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXI/Radin Inten.
Pergantian kepemimpinan ini berlangsung ketika Indonesia menghadapi berbagai tantangan kebencanaan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, hingga kebutuhan percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Usai pelantikan, Kristomei menyatakan akan memprioritaskan penanganan bencana melalui penguatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor.
“Prinsip saya adalah kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi,” kata Kristomei dalam keterangannya setelah pelantikan.
Ia menegaskan, penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugasnya.
Rekam Jejak Kristomei Sianturi
Kristomei merupakan perwira TNI yang menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara dan Akademi Militer. Ia lulus dari Akmil pada 1997 dan melanjutkan pendidikan militer serta pengembangan kepemimpinan sepanjang kariernya.
Sejumlah jabatan pernah diembannya, antara lain Komandan Yonif Para Raider 305/Tengkorak, Danmentar Akmil, Wakil Gubernur Akmil, serta Kepala Pusat Penerangan TNI pada 2025. Sebelum dilantik sebagai Kepala BNPB, ia bertugas sebagai Pangdam XXI/Radin Inten.
Kristomei juga pernah terlibat dalam komunikasi publik penanganan pandemi Covid-19 melalui satuan tugas yang berpusat di BNPB. Pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian dari rekam jejaknya sebelum menerima tanggung jawab baru di bidang penanggulangan bencana.
Tantangan Penanganan Bencana
Dalam siaran persnya, BNPB menyoroti sejumlah agenda yang perlu menjadi perhatian di bawah kepemimpinan baru, termasuk penanganan karhutla di sejumlah provinsi dan percepatan pemulihan pascabencana.
Tantangan tersebut menuntut kesiapan personel, koordinasi antarinstansi, distribusi bantuan, serta langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana berikutnya. Dalam situasi darurat, kecepatan respons dan kejelasan pembagian tugas menjadi faktor penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani.
Kristomei menyebut langkah awalnya adalah melakukan konsolidasi internal sekaligus mempelajari kondisi penanganan bencana yang sedang berjalan.
“Sebagai pejabat baru, saya akan konsolidasi internal dulu ke dalam, mempelajari sekaligus langsung bergerak cepat untuk penanggulangan,” ujarnya.
Di sisi lain, pergantian pimpinan juga menjadi momentum untuk melihat keberlanjutan program yang telah berjalan, termasuk kesiapsiagaan daerah, koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta pemulihan masyarakat setelah bencana.
BNPB menyampaikan apresiasi kepada Suharyanto atas pengabdiannya sebagai Kepala BNPB selama periode 2021–2026. Lembaga tersebut berharap kepemimpinan baru dapat melanjutkan penguatan kesiapsiagaan dan kapasitas penanggulangan bencana di Indonesia.
Editor: IJS
