Harnas.id, DEKALB, AS – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menyoroti tantangan demokrasi Indonesia pascareformasi. Menurut dia, terbukanya kompetisi politik melalui pemilihan langsung belum selalu diikuti kapasitas kepemimpinan yang memadai. Ia juga kembali mengangkat wacana Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
Pandangan tersebut disampaikan JK saat memberikan kuliah umum bertajuk “Indonesia at a Crossroads: What’s Changing in its Politics and Why” di Northern Illinois University (NIU), DeKalb, Illinois, Amerika Serikat, Kamis (15/10/2026) waktu setempat.
Kuliah yang berlangsung sekitar dua jam itu dihadiri sekitar 100 peserta, terdiri atas akademisi dan mahasiswa pascasarjana, termasuk mahasiswa internasional di bidang ilmu politik.
Dalam pemaparannya, JK mengaitkan sistem ekonomi liberal dengan perkembangan politik liberal. Ia menilai, kompetisi dalam demokrasi dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, tetapi kualitas kepemimpinan tetap menjadi persoalan penting.
“Demokrasi liberal pasca-reformasi membuka kompetisi politik, tetapi tidak selalu diimbangi pengalaman dan kapasitas yang memadai,” kata JK.
Ia menambahkan, popularitas dan kemampuan finansial kerap menjadi faktor dominan dalam proses pemilihan dibandingkan kompetensi serta kualitas kepemimpinan.
Pernyataan tersebut menyoroti salah satu tantangan dalam demokrasi elektoral Indonesia: bagaimana memastikan keterbukaan kompetisi politik berjalan seiring dengan kualitas calon pemimpin dan kapasitas mereka dalam menjalankan pemerintahan.
JK Singgung Krisis Ekonomi 1997
Selain membahas demokrasi, JK menyinggung krisis ekonomi Asia pada 1997–1998 yang turut mendorong berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto.
Menurut JK, salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah kebijakan liberalisasi perbankan pada masa itu. Pelonggaran regulasi perbankan mendorong pertumbuhan jumlah bank, tetapi juga memunculkan persoalan terkait pengawasan dan ketahanan sistem keuangan.
“Semua deregulasi, bank terbuka, semua orang bisa bikin bank dengan modal Rp2,5 miliar saja, lalu berdirilah 250 bank. Pemerintah bangga pada waktu itu,” ujar JK.
Krisis tersebut menjadi salah satu contoh yang ia gunakan untuk menjelaskan bahwa kebijakan liberalisasi ekonomi membutuhkan tata kelola dan pengawasan yang memadai. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha, menurut pandangan tersebut, tidak dengan sendirinya menjamin stabilitas apabila tidak diikuti pengelolaan risiko yang baik.
Meski demikian, krisis 1997–1998 merupakan peristiwa kompleks yang melibatkan berbagai faktor, termasuk tekanan nilai tukar, utang luar negeri, kondisi perbankan, dan gejolak keuangan regional.
GBHN Kembali Diusulkan untuk Menjaga Arah Pembangunan
Dalam kuliah tersebut, JK juga mengangkat kembali gagasan GBHN sebagai kerangka perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah.
Ia menilai, perubahan kepemimpinan nasional berpotensi diikuti perubahan prioritas program pemerintah. Karena itu, diperlukan arah pembangunan yang dapat menjaga kesinambungan kebijakan meskipun terjadi pergantian presiden.
“GBHN itu namanya saja garis besar haluan negara, itu suatu hal yang penting sebenarnya, sehingga negara bisa membikin perencanaan jangka panjang atau jangka menengah lima tahun,” kata JK.
Menurut dia, keberadaan haluan negara dapat membantu menjaga agar tujuan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada program masing-masing pemerintahan. Dengan demikian, kebijakan strategis yang membutuhkan waktu panjang diharapkan tetap berlanjut lintas periode kepemimpinan.
Namun, wacana menghidupkan kembali GBHN juga berkaitan dengan persoalan desain ketatanegaraan. Perubahan mekanisme perencanaan nasional perlu mempertimbangkan hubungan antarlembaga negara, kedudukan presiden hasil pemilihan langsung, serta mekanisme pertanggungjawaban politik kepada rakyat.
JK menegaskan, gagasan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengembalikan Indonesia ke sistem demokrasi terpimpin maupun menghapus prinsip pemilihan langsung.
“Kalau hanya masalah GBHN silakan, tapi akan banyak perubahan terjadi kalau itu diubah. Kita ingin prinsip-prinsip pokoknya tetap pemilihan langsung, itu hak rakyat dalam demokrasi,” tegasnya.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa wacana GBHN yang disampaikan JK berfokus pada kesinambungan pembangunan, dengan pemilihan langsung tetap dipandang sebagai prinsip yang harus dipertahankan.
JK Akan Bahas Pengalaman Perdamaian di Kuliah Berikutnya
Rangkaian Vice President Kalla Lecture Series di NIU dijadwalkan berlanjut pada Senin (19/10/2026) dengan tema “Lessons from the Search for Peace: Aceh, Afghanistan, and Southern Thailand”.
Materi tersebut akan membahas pengalaman dan upaya perdamaian di sejumlah wilayah konflik. Salah satu fokusnya adalah proses perdamaian Aceh yang menghasilkan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005.
JK juga pernah terlibat dalam upaya perundingan perdamaian terkait Afghanistan serta mendorong penyelesaian konflik di wilayah Thailand Selatan.
Melalui rangkaian kuliah tersebut, pengalaman Indonesia dalam menghadapi perubahan politik, mengelola pembangunan, dan merintis perdamaian menjadi bahan diskusi di lingkungan akademik internasional.
Editor: IJS
