Harnas.id, JAKARTA – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai dapat menyederhanakan proses pergantian wakil presiden dibandingkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai, apabila pengunduran diri Gibran telah diproses secara resmi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dapat menjalankan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi tanpa harus menempuh tahapan pemakzulan.
Menurut Adi, setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR akan menggelar sidang untuk menindaklanjuti pengisian posisi tersebut. Presiden kemudian mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih oleh anggota MPR.
“Setelah ada kekosongan posisi Wakil Presiden, MPR bersidang. Kemudian MPR menunggu dua nama yang diajukan Presiden sebagai calon Wakil Presiden. Dua nama ini nantinya dipilih melalui voting di MPR. Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi Wakil Presiden,” jelas Adi.
Mekanisme tersebut merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Presiden harus menyampaikan dua nama calon beserta persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Selanjutnya, MPR memilih satu di antara dua calon tersebut. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih dan kemudian dilantik oleh MPR.
Menurutnya, Gibran akan mempermudah tugas MPR dibandingkan proses pemakzulan.
“Iya, lebih mudah ketimbang pemakzulan,” ujarnya.
Perbedaan tersebut terletak pada tahapan konstitusional yang harus dilalui. Pemakzulan Wakil Presiden membutuhkan proses politik dan hukum yang lebih panjang, mulai dari penggunaan hak DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, hingga pengambilan keputusan dalam sidang paripurna MPR.
Sementara itu, pengunduran diri yang telah dinyatakan secara resmi akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengisian kekosongan jabatan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Adi juga menilai, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dan prosesnya telah berjalan secara resmi, agenda politik melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan upaya pemakzulan menjadi tidak lagi relevan.
“HMP sudah enggak relevan karena Gibran mundur,” ungkapnya.
Meski demikian, secara konstitusional, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme berbeda. Karena itu, status dan kelanjutan proses politik di DPR tetap bergantung pada perkembangan formal serta keputusan lembaga terkait.
Terkait siapa sosok yang berpeluang menggantikan Gibran, Adi menilai penentuannya sangat bergantung pada komunikasi dan kesepakatan politik di antara para elite.
“Tergantung kesepakatan elite,” katanya.
Sesuai mekanisme konstitusi, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR. Artinya, penentuan nama kandidat tidak dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, melainkan melalui proses pengusulan Presiden dan pemilihan di MPR.
Dinamika politik di antara partai-partai pendukung pemerintah juga berpotensi menjadi bagian dari proses pembahasan kandidat. Namun, siapa yang akan diusulkan masih menunggu keputusan politik dan langkah resmi Presiden.
Pada akhirnya, pergantian Wakil Presiden bukan sekadar persoalan siapa yang akan mengisi jabatan, melainkan juga bagaimana proses tersebut dijalankan sesuai konstitusi, transparan, dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan.
Editor: IJS
