JAKARTA, Harnas.id – Maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) belakangan ini, menjadi sorotan banyak pihak. Tak terkecuali, anggota Komisi I DPR RI Sukamta yang mengirimkan ‘surat cinta’ berupa catatan untuk Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
“Pertama, permasalahan di hulu mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan dan iming-iming gaji tinggi jika bekerja di luar negeri. Jumlah lowongan kerja di dalam negeri Indonesia minim, sehingga banyak WNI yang tergiur bekerja di luar negeri dengan gaji tinggi,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/5/2023).
Kedua, lanjut Sukamta, lemahnya upaya pencegahan, penegakan hukum, dan longgarnya imigrasi membuat kasus TPPO terus bermunculan. “Masalah ini kompleks, sehingga tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kementerian atau lembaga, perlu koordinasi dan kerja sama semua pihak,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Dia berpesan masalah tenaga kerja Indonesia dan TPPO di luar negeri harus diatasi dari hulu. Jika tidak terselesaikan akar masalahnya, Sukamta khawatir Kemlu beralih fokus dan tugasnya menjadi kementerian penyelamat WNI di luar negeri.
Di sisi lain, Sukamta juga turut apresiasi kinerja Kemlu atas kasus TPPO di Negara Myanmar itu. Menurutnya, upaya pembebasan WNI di wilayah konflik ini patut diapresiasi sebagai kinerja yang luar biasa. Sukamta mengatakan bahwa lokasi di Myawaddy merupakan kawasan konflik dan menjadi wilayah yang dikuasai oleh kelompok antipemerintah.
Bahkan, pemerintah Myanmar menyarankan untuk tidak masuk ke wilayah tersebut. “Semoga seluruh WNI bisa segera pulang ke Indonesia dengan selamat dan bisa kembali berkumpul dengan keluarganya,” tambahnya.
Dilain pihak, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi langkah cepat pemerintah mengevakuasi warga negara Indonesia yang terjebak konflik bersenjata di Sudan untuk pulang ke Tanah Air.
Politisi Fraksi PKB ini pun berharap pemerintah bersama TNI tetap siaga memulangkan WNI yang masih bertahan di Sudan apalagi jika kondisi di negara itu semakin genting. “Saya mengapresiasi langkah cepat pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri dan TNI dalam memulangkan saudara-saudara kita dari Sudan,” kata Gus Muhaimin sapaan karib Muhaimin melalui rilisnya.
Terkait evakuasi WNI itu, Muhaimin meminta pemerintah menyediakan layanan pemulihan trauma (trauma healing) terutama untuk anak-anak. “Saya kira perlu trauma healing kepada anak-anak yang menjadi korban dalam konflik di Sudan sebelum mereka kembali ke kampung halaman,” ungkap Pimpinan DPR Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini. (PB/*)
