BANDUNG, Harnas.id – Kendati harga beras di pasaran kini mengalami kenaikan, namun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan, untuk tidak impor bahan pangan utama ini dari daerah lain. Hal tersebut diungkapnya saat meninjau Pasar Pasalaran di Kabupaten Cirebon, Rabu (25/1/2023).
Pria yang akrab disapa Kang Emil itu punya alasan kuat. Sebab, menurutnya, Jawa Barat mengalami surplus beras sebanyak 1,5 ton per tahun. “Kalau provinsi lain (mau impor) silakan, kalau Jabar tidak,” tegasnya.
Pada kesempatan ini, Kang Emil juga mengatakan, ada sembilan cara untuk mengendalikan inflasi. Di antaranya salah operasi pasar, update harga, mengintervensi biaya transportasi, dan polisi menindak penimbun-penimbun.
Karena itu, ia menghimbau Kepala daerah harus rajin ke pasar melihat komoditas yang naik harganya kemudian mencari solusinya. Salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah yaitu melalui anggaran tidak terduga untuk mensubsidi transportasi barang agar dapat menurunkan harga.
“Jangan sampai rakyat merasakan naik turunnya harga berlebihan. Kalau naik turun wajar kalau di daerah lain sudah puluh-puluh persen kita paling persen sedikit itu wajar. Jadi naik turun itu biasa yang penting jangan terlalu berlebihan presentasenya,” tuturnya.
Pernyataan tegas Kang Emil soal larangan impor beras juga juga dikuatkan dengan peresmian Pusat Distribusi Provinsi (PDP) yang berlokasi di Purwakarta, Rabu (25/1/2023). Pusat distribusi itu, menjadi bagian dari strategi untuk mengendalikan ketersediaan dan harga bahan pangan hingga inflasi di wilayah tatar Pasundan.
PDP yang akan dikelola oleh BUMD PT Agro Jabar itu, akan menghimpun stok pangan dan bahan pokok. Dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi telah diamanatkan bahwa BUMD Agro Jabar juga berperan untuk stabilitas pangan.
Kang Emil mengatakan jajaran Pemprov Jabar terus berupaya menjaga inflasi daerah agar stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat terjaga. Salah satunya lewat perwujudan PDP.
“Alhamdulillah hari ini Jawa Barat, dan yang pertama di Indonesia punya Pusat Distribusi Provinsi (PDP). Nanti semua pangan yang jadi kebutuhan warga atau cadangannya kita simpan disini,” kata Kang Emil.
Menurutnya, terdapat lahan seluas 6 hektare untuk PDP tersebut, saat ini baru digunakan sekitar 10 persennya. Kedepan, semua jenis kebutuhan pokok dikumpulkan di tempat ini.
“Tidak untuk dikomersilkan, tujuan utamanya lebih untuk menjaga stabilisasi harga pangan sehingga di Jawa Barat tidak akan ada kenaikan-kenaikan harga yang meresahkan ibu-ibu seperti yang terjadi selama ini,” kata Kang Emil.
Jikapun terjadi kenaikan harga di pasar-pasar di sebuah daerah di Jawa Barat, lanjut RK, maka tim quick response akan datang dari PDP sehingga kenaikan harga yang tidak wajar di sebuah wilayah bisa kita intervensi oleh negara dengan PDP ini.
“Dulu kita tidak punya, harus menelepon pemilik supply makanan ngelobi-lobi, ah riweh lah. Kalau begini, kan bisa tenang, karena punya gudang yang isinya segala rupa,” ujarnya.
Menurutnya, fungsi PDP bisa macam-macam, bisa seperti bulog, bisa juga seperti badan pangan, karena bisa mendeteksi kenaikan harga oleh sistem komputer. Komputer akan melaporkan lampu kuning lampu merah sebagai peringatan.
“Kenapa memilih Kabupaten Purwakarta, karena secara geografis ruas jalan tol paling banyak melintasi Purwakarta. Jadi ke arah Bandung gampang, ke arah Cirebon juga gampang, ke arah Jakarta juga gampang,” kata Kang Emil. (PB/*)
