JAKARTA, Harnas.id – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendukung penuh langkah Panglima TNI memberantas praktik jual beli senjata dan amunisi, khususnya di wilayah konflik Papua Kodam XVII/Cenderawasih.
Pernyataan politisi Fraksi Partai Golkar ini tak lepas dari pengakuan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono terkait adanya lonjakan kasus penyalahgunaan senjata dan amunisi di Kodam Cenderawasih selama satu dekade.
“Benar kata Panglima TNI, hentikan jual senjata kepada musih, itu sama saja membunuh saudara sendiri. Sudah berapa prajurit TNI yang gugur di Papua? Ini menyedihkan,” katanya dalam siaran persnya, Minggu (7/5/2023).
Menurutnya, praktik jual beli senjata tersebut harus menjadi momentum perbaikan sungguh-sungguh di tubuh TNI dari atas sampai prajurit di lapangan. “Praktik jual beli senjata ini miris betul dan menjadi kejahatan luar biasa. Ini menjadi salah satu penyebab rumitnya penyelesaian konflik di Papua selama ini, yaitu keberadaan rantai pasok senjata dan amunisi yang diduga melibatkan aparat TNI sendiri.
Christina pun meminta semua pihak terkait tidak menjadikan suplai senjata kepada musuh atau yang patut diduga berhubungan dengan musuh sebagai lahan bisnis. “Jadikan ini kesempatan untuk melakukan pembenahan total, mulai dari komandan sampai prajurit di lapangan harus punya komitmen yang sama,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Christina menegaskan, siapa pun pelakunya pantas dihukum berat melalui penerapan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun.
Christina meyakini, jika tidak ada pasokan senjata dan amunisi pada kelompok Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), perlawanan dari mereka tidak akan semasif sekarang. “Jadi, pastikan dulu praktik jahat jual senjata dan amunisi kepada musuh ini kita hentikan. Ini adalah bentuk pengkhianatan yang sangat pantas dan wajar jika pelakunya dihukum berat,” tuturnya.
Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menilai dugaan adanya indikasi jual beli senjata perlu dalam kasus tersebut perlu didalami. Menurutnya, TNI AD perlu memprioritaskan indikasi jual beli senjata tersebut.
“Yang juga paling penting di luar konteks ini (mutilasi warga) ya kalau itu memang benar misalnya ada pemberitaan terkait membawa duit katanya juga untuk jual beli senjata, isu ini isu signifikan,” kata Anam beberapa waktu lalu.
Anam berharap TNI AD dapat memecahkan persoalan jual beli senjata. Dia menyebut tidak akan ada perdamaian, jika jual beli senjata masih terjadi di mana pun. “Kita kepingin Papua itu damai, kita kepingin Papua nggak ada kekerasan, kita kepingin Papua kesejahteraan semakin meningkat dan lain sebagainya,” kata Anam.
“Tapi itu tidak mungkin bisa terwujud karena senjata masih bisa diperjualbelikan dan itu terjadi di mana saja, jadi di belahan dunia lain pun tidak mungkin ada perdamaian, kalau masih ada jual beli senjata,” tambahnya. (PB/*)
