Harnas.id, PEKANBARU – Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat melakukan kunjungan kerja perdana ke Mapolda Riau sejak menjabat. Kunjungan ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjawab persoalan lingkungan, dengan Riau sebagai wilayah strategis.
Dalam agenda tersebut, Menteri didampingi Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, serta Founder Tumbuh Institute, Rocky Gerung. Kehadiran mereka memperkuat dorongan perspektif etika lingkungan dan kesadaran ekologis dalam ruang publik.
Kegiatan berlangsung dengan rangkaian penyambutan adat hingga pemaparan program unggulan. Polda Riau menampilkan konsep Green Policing dan Waste to Energy (WTE), disertai penjelasan terkait penegakan hukum lingkungan serta inovasi kelembagaan.
Kapolda Riau Herry Heryawan menegaskan bahwa persoalan lingkungan di wilayahnya tidak bisa dipisahkan dari aspek keamanan, ekonomi, dan keadilan sosial. Ia menyebut pendekatan Green Policing tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya organisasi.
Selain paparan, kegiatan juga diisi dengan penampilan seni bertema lingkungan serta pemutaran video pengungkapan kasus. Jajaran Polda turut menjelaskan implementasi teknis Green Policing dan pengembangan WTE sebagai solusi pengelolaan limbah.
Momentum kunjungan ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional, yang ditandai dengan pemotongan tumpeng bersama perwakilan serikat pekerja. Suasana berlangsung hangat dengan pesan kolaborasi yang kuat.
Dalam sambutannya, Jumhur mengaku terkesan dengan paparan yang disampaikan. “Saya mendengarkan seluruh paparan, dan saya merasa tidak ada lagi yang perlu saya pidatokan di sini. Syarat jadi menteri itu cukup cerdas, dan saya merasa apa yang terjadi hari ini akan saya adopsi,” ujarnya.
Ia bahkan menilai konsep Green Policing yang dikembangkan Polda Riau layak dijadikan model nasional. “Ini sangat bagus. Kalau Green Policing ini terjadi di mana-mana, di setiap institusi, saya rasa tidak perlu lagi Kementerian Lingkungan Hidup. Ini luar biasa,” tegasnya.
Jumhur menambahkan, pihaknya akan mendorong agar pendekatan tersebut dapat diimplementasikan secara luas di berbagai daerah. Pemerintah pusat, menurutnya, akan memastikan program serupa dapat berjalan secara nyata dan berkelanjutan.
Ia juga menilai kunjungan ini sebagai bentuk perhatian negara terhadap masyarakat Riau. Kehadiran pemerintah pusat diharapkan mampu mempercepat perbaikan kualitas lingkungan, termasuk dalam indikator-indikator nasional.
Terkait isu pertambangan, Jumhur mengingatkan pentingnya membedakan pelaku lapangan dengan aktor utama dalam rantai ekonomi ilegal. Ia menilai banyak penambang merupakan masyarakat lokal yang membutuhkan kepastian hukum.
“Penambang itu belum tentu jahat, karena banyak dari mereka adalah masyarakat lokal. Yang biasanya jahat itu penampungnya. Karena itu, penting kita dorong izin usaha pertambangan rakyat agar segera keluar,” jelasnya.
Kunjungan ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah. Agenda ini menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Editor: IJS
