Harnas.id, TANGERANG – Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 tahun 2026 di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak sekadar agenda seremonial. Momentum ini menandai arah baru transformasi yang tengah dijalankan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memperkuat fungsi pembinaan.
Di bawah kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, pendekatan pemasyarakatan mulai bergeser. Dari sebelumnya berfokus pada aspek keamanan, kini diarahkan pada pemberdayaan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu langkah yang menjadi sorotan adalah pemindahan 2.554 narapidana berisiko tinggi ke Nusakambangan. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas sekaligus membuka ruang bagi program pembinaan berjalan lebih optimal.
Di sisi lain, persoalan overkapasitas juga mulai ditangani melalui pemerataan penghuni lapas dan penguatan program integrasi. Langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih layak bagi warga binaan.
Dari sektor ekonomi, Ditjen Pemasyarakatan mencatat capaian melalui optimalisasi koperasi Inkopasindo yang membukukan transaksi hingga Rp4,3 miliar. Angka ini menunjukkan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dari dalam lembaga pemasyarakatan.
Program pemberdayaan juga menyasar masyarakat luas. Sebanyak 305 unit gerobak usaha disalurkan di 33 kantor wilayah untuk mendorong aktivitas ekonomi. Selain itu, warga binaan juga dibekali keterampilan agar siap kembali ke masyarakat.
Kontribusi sosial turut diperkuat melalui berbagai kegiatan. Layanan kesehatan gratis diberikan kepada 5.000 warga, termasuk donor darah dan layanan SIM keliling. Di bidang pendidikan, beasiswa disalurkan kepada 314 penerima manfaat.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur dilakukan melalui program sumur bor di 20 titik serta kegiatan bedah rumah. Dalam program ini, warga binaan dilibatkan langsung sebagai tenaga pelaksana.
Langkah digitalisasi juga menjadi perhatian. Pemadanan data Nomor Induk Kependudukan dengan Ditjen Dukcapil dilakukan untuk memastikan hak-hak sipil warga binaan tetap terpenuhi, termasuk akses layanan kesehatan dan perlindungan sosial.
Transformasi ini dinilai sebagai bagian dari upaya menyelaraskan program pemasyarakatan dengan agenda pembangunan nasional. Konsep “1 Desa 1 UPT” menjadi strategi untuk memperluas peran unit pemasyarakatan sebagai agen perubahan di tingkat lokal.
Meski demikian, tantangan ke depan masih terbuka. Konsistensi dalam menjaga integritas serta keberlanjutan program menjadi faktor penentu agar transformasi ini tidak berhenti sebagai agenda jangka pendek.
Peringatan HBP ke-62 menjadi titik refleksi sekaligus pijakan baru. Pemasyarakatan tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai ruang pembinaan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
Tulisan ini disampaikan oleh Abdullah Rasyid, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN sekaligus Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Editor: IJS
