Kapolri dan FBI Duduk Satu Meja, Kejahatan Siber hingga Love Scam Jadi Sorotan Bersama

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Direktur FBI Kash Patel di Mabes Polri, Jakarta Selatan. (Dok. Polri)
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Direktur FBI Kash Patel di Mabes Polri, Jakarta Selatan. (Dok. Polri)

Harnas.id, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menegaskan komitmen Polri untuk terus memperluas dan memperdalam kerja sama penegakan hukum internasional bersama Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat. Langkah tersebut dinilai penting mengingat pola kejahatan saat ini semakin kompleks, memanfaatkan teknologi digital, serta melibatkan jaringan lintas negara yang sulit ditangani secara individual.

Pernyataan itu disampaikan Kapolri saat menerima kunjungan kehormatan Direktur FBI, Kash Patel, beserta delegasi di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis bagi kedua institusi dalam memperkuat kolaborasi menghadapi berbagai ancaman kejahatan modern. Selain membahas kerja sama yang telah berjalan, kedua pihak juga mendiskusikan peluang pengembangan kolaborasi di sejumlah sektor yang kini menjadi perhatian global.

Kapolri menilai FBI merupakan salah satu mitra penting Polri dalam upaya penegakan hukum internasional. Hubungan yang telah terjalin selama bertahun-tahun dinilai memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum menghadapi kejahatan transnasional.

“Saya berharap kunjungan ini semakin mempererat hubungan kelembagaan antara Polri dan FBI serta memberikan momentum baru bagi penguatan kerja sama penegakan hukum internasional, khususnya dalam menghadapi berbagai ancaman kejahatan lintas negara yang semakin kompleks,” ujar Sigit.

Menurut Kapolri, kerja sama kedua institusi telah memiliki fondasi yang kuat. Salah satunya melalui Letter of Intent tentang Kerja Sama Timbal Balik dalam Pengembangan Kapasitas serta Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional yang ditandatangani pada 5 Juli 2019.

Kesepakatan tersebut bahkan telah diperpanjang hingga tahun 2029, menandakan adanya komitmen jangka panjang dari kedua belah pihak dalam memperkuat sinergi penegakan hukum.

Dari sisi pengembangan sumber daya manusia, kerja sama tersebut juga memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kapasitas personel Polri. Hingga saat ini, ratusan anggota Polri telah mengikuti berbagai program pelatihan dan peningkatan kompetensi yang difasilitasi bersama FBI.

“Kami mengapresiasi pelaksanaan berbagai program pengembangan kapasitas bersama FBI yang telah diikuti oleh 286 personel Polri. Dukungan tersebut telah memberikan kontribusi penting bagi peningkatan profesionalisme, pengetahuan, dan kemampuan teknis personel Polri dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan modern,” kata Kapolri.

Ia berharap program peningkatan kapasitas tersebut dapat terus diperluas, khususnya pada bidang-bidang yang menjadi prioritas penanganan kejahatan saat ini.

Selain itu, Polri juga menyatakan kesiapan untuk mengoptimalkan peran Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) sebagai pusat pendidikan dan pelatihan internasional bagi aparat penegak hukum dari berbagai negara.

Kapolri menyebut JCLEC telah menjadi wadah kolaborasi global yang melibatkan peserta dari 101 negara, termasuk Amerika Serikat. Kehadiran lembaga tersebut dinilai dapat menjadi jembatan strategis dalam memperkuat kerja sama internasional di bidang keamanan dan penegakan hukum.

Dalam pertemuan tersebut, isu kejahatan siber menjadi salah satu pembahasan utama. Kapolri menyoroti tren kejahatan digital yang berkembang semakin cepat dan memanfaatkan berbagai platform teknologi untuk menjangkau korban di banyak negara sekaligus.

Beberapa modus kejahatan yang menjadi perhatian antara lain:

  • Pig butchering scam
  • Love scam
  • Business Email Compromise (BEC)
  • Phishing
  • Ransomware
  • Penipuan investasi digital
  • Pencurian identitas
  • Penyalahgunaan aset kripto
  • Penyalahgunaan aplikasi digital

Menurut Kapolri, penanganan berbagai bentuk kejahatan tersebut membutuhkan kerja sama yang lebih erat karena pelaku sering kali beroperasi lintas yurisdiksi dan menggunakan teknologi yang terus berkembang.

“Polri berharap kerja sama operasional dapat diperkuat melalui pertukaran intelijen secara cepat, identifikasi pelaku dan jaringan, pelacakan aliran dana, pemulihan aset, serta pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif,” ujar Kapolri.

Selain ancaman siber, pertemuan juga membahas perkembangan pola terorisme yang kini semakin banyak memanfaatkan ruang digital. Kelompok-kelompok ekstremis dinilai mulai mengubah strategi dengan menggunakan media sosial, aplikasi komunikasi terenkripsi, hingga platform daring untuk menyebarkan propaganda.

Fenomena tersebut menjadi tantangan baru karena sasaran penyebaran paham radikal semakin luas, termasuk menyasar generasi muda dan kelompok rentan melalui berbagai konten digital.

“Polri berharap kerja sama dengan FBI dapat diperluas dalam menghadapi radikalisasi daring, ekstremisme berbasis kekerasan, investigasi komunikasi digital, dan perlindungan masyarakat dari propaganda terorisme,” tuturnya.

Kapolri juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia yang masih menjadi ancaman serius di berbagai negara.

Menurutnya, penguatan pertukaran informasi menjadi faktor penting untuk mengidentifikasi pelaku, memetakan jaringan, menelusuri aliran dana, hingga mengungkap keterkaitan dengan bentuk kejahatan transnasional lainnya.

“Polri berkomitmen untuk terus menjadi mitra yang dapat diandalkan FBI dalam memperkuat kerja sama penegakan hukum internasional. Kami berharap audiensi ini dapat meningkatkan pertukaran informasi, kerja sama operasional, pengembangan kapasitas, serta penyelesaian perkara yang menjadi perhatian bersama,” kata Kapolri.

Kunjungan Direktur FBI ke Mabes Polri diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan yang telah terjalin selama ini, tetapi juga membuka ruang kerja sama yang lebih luas dalam menghadapi ancaman keamanan global yang terus berkembang.

Di tengah meningkatnya kejahatan berbasis teknologi dan jaringan lintas negara, kolaborasi antarpenegak hukum internasional dinilai menjadi salah satu kunci untuk menjaga keamanan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun global.

Editor: IJS