BOGOR, Harnas.id – Himpunan Jasa Konstruksi (Hipjaskon) Kota Bogor beraudiensi ke Komisi III DPRD Kota Bogor. Dalam audiensi ini, Komisi III dan Hipjaskon membahas peningkatan kualitas infrastruktur di Kota Bogor.
Hipjaskon Kota Bogor menilai, untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Kota Bogor, bisa dimulai dari mematangkan perencanaan pekerjaan. Sehingga tidak ada lagi pekerjaan yang mengalami keterlambatan pekerjaan.
Sebab, menurut Hipjaskon, dengan perencanaan yang matang, lelang tepat waktu dan kualitas bahan yang bagus, bisa meningkatkan kualitas infrastruktur di Kota Bogor.
“Kami yang tergabung di Hipjaskon ini ingin meningkatkan agar infrastruktur Kota Bogor lebih baik lagi.
Jangan sampai jalan baru sebulan dua bulan udah rusak. Mungkin tahun kemarin sudah bagus, tapi tidak ada salahnya kalau kita tingkatkan lagi,” kata anggota Hipjaskon Kota Bogor, HM. Muslimin.
Muslimin menyampaikan perlunya sinergi yang baik dari Pemerintah Kota Bogor, DPRD Kota Bogor dan perusahaan jasa konstruksi, mengingat pasca pandemi Covid-19, program pemulihan ekonomi harus bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Bogor.
Menanggapi itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, H. Zenal Abidin menilai masukan dan saran dari Hipjaskon akan dijadikan catatan untuk pembahasan rapat kerja komisi di kemudian hari. Ia berharap, keberadaan Hipjaskon Kota Bogor bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kota Bogor.
“Tentu saja ini masukan yang sangat baik dan kami akan menjadikan masukan ini sebagai catatan untuk rapat kerja di kemudian hari,” ucap H.Zenal.
Politisi Partai Gerindra ini mengharapkan adanya peran serta perusahaan-perusahaan lokal dalam pembangunan dan program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
“Nanti kami akan coba komunikasikan dengan SKPD di Kota Bogor untuk bisa melibatkan perusahaan lokal dalam program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” ujarnya.
Terpisah, sekretaris dinas PUPR, Rena menanggapi positif masukan Hipjaskon tersebut. Ia mengatakan, masukan yang baik dan PUPR akan lebih jeli menyikapi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek infrastruktur.
“Kami tak ingin uabg rakyat dihamburkan hanya untuk fokus di profit belaka. Kami akan berkoordinasi dengan semua pihak dalam melaksanakan tugas PUPR ke depan,” ungkap Rena. (*)
