Harnas.id, JAKARTA – Pemerintah bersama PT Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai 1 Juli 2026. Namun, di tengah turunnya sejumlah produk BBM seperti Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, hingga Avtur, harga Pertamax RON 92 justru belum mengalami perubahan.
Sebelumnya, sejak 10 Juni 2026, harga Pertamax RON 92 telah naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Hingga kebijakan terbaru yang berlaku mulai Rabu (1/7/2026), harga tersebut masih dipertahankan meski tren harga minyak dunia menunjukkan pelemahan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meminta masyarakat menunggu keputusan resmi pemerintah terkait kemungkinan perubahan harga Pertamax. Ia juga menilai perlu ada pemahaman yang seimbang terhadap mekanisme penyesuaian harga BBM.
“Kita lihat saja, teman-teman juga harus fair dong. Pada saat harga minyak lagi naik, dua bulan lebih hampir tiga bulan kan enggak kita naikkan. Masa baru naik (harga Pertamax 92) dua minggu atau tiga minggu? teman-teman sudah tanya itu,” ujar Bahlil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun, menjelaskan bahwa evaluasi harga BBM non-subsidi dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan pasar energi global yang cenderung fluktuatif.
Menurutnya, mekanisme penyesuaian harga tidak dilakukan secara otomatis setiap terjadi perubahan harga minyak dunia. Pertamina tetap melakukan evaluasi dalam periode tertentu sebelum mengambil keputusan.
“Evaluasi harga BBM non subsidi dilakukan secara berkala bisa dalam periode waktu tertentu,” kata Roberth.
Ia menambahkan, apabila tren penurunan harga minyak dunia berlangsung stabil dalam jangka waktu tertentu, maka peluang penyesuaian harga BBM non-subsidi tetap terbuka.
“Apabila fluktuasi harga pasar dalam kurun waktu tertentu ini cenderung positif stay menurun dan kondusif, karena mengikuti harga pasar maka potensi penyesuaian harga BBM non subsidi dapat dilakukan. Penyesuaian harga akan mengikuti harga pasar dan mempertimbangkan dua poin di atas,” jelasnya.
Saat ini, harga minyak mentah dunia memang menunjukkan tren yang lebih rendah dibanding beberapa waktu lalu. Minyak mentah Brent tercatat berada di kisaran 72,40 dolar AS hingga 73,51 dolar AS per barel, yang menjadi salah satu indikator dalam perhitungan harga energi global.
Harga BBM Non-Subsidi per 1 Juli 2026
Untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen, berikut daftar harga terbaru BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB:
- Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter.
- Pertamina Dex turun dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter.
- Dexlite turun dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter.
- Avtur penerbangan domestik (sebelum pajak) di Bandara Soekarno-Hatta turun dari Rp22.190 menjadi Rp19.190 per liter.
Berbeda dengan produk lainnya, Pertamax RON 92 tetap dipatok di angka Rp16.250 per liter.
Di sisi lain, sejumlah ekonom menilai ruang penurunan harga Pertamax sebenarnya mulai terbuka. Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal, menyebut penurunan Indonesian Crude Price (ICP) seharusnya menjadi salah satu dasar evaluasi harga BBM non-subsidi.
Ia menjelaskan, rata-rata ICP secara year to date kini sudah berada di bawah 84 dolar AS per barel. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang sempat berada di atas 85 dolar AS per barel.
“Penurunan harga Pertamax itu berpengaruh ke daya beli masyarakat kelas menengah. Jadi sudah semestinya diturunkan untuk mendongkrak daya beli dan harga minyak dunia juga sudah turun,” ujar Faisal.
Pandangan serupa disampaikan Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah. Ia menilai pemerintah memiliki ruang untuk menyesuaikan harga Pertamax mengikuti perkembangan pasar tanpa mengganggu kebijakan subsidi bagi BBM tertentu.
Menurut Piter, penyesuaian harga bukan berarti mengembalikan harga ke posisi lama, melainkan menyesuaikannya secara bertahap sesuai kondisi pasar.
“Penurunan harga minyak dunia membuka ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga Pertamax. Penyesuaian ini bukan mengembalikan ke harga lama, melainkan menurunkan secara wajar mengikuti perkembangan pasar. Seberapa besar angkanya, pemerintah dan Pertamina yang memegang perhitungannya,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pembagian antara BBM subsidi dan non-subsidi perlu dijaga secara konsisten agar kebijakan energi tetap berjalan efektif.
“Kewajiban pemerintah adalah menjaga BBM bersubsidi. BBM non-subsidi seharusnya dibiarkan mengikuti harga pasar. Dengan begitu masyarakat paham mana harga yang dijaga pemerintah dan mana yang mengikuti pasar,” ujar Piter.
Lebih lanjut, Piter mengingatkan bahwa harga Pertamax yang relatif tinggi berpotensi mendorong perpindahan konsumen ke Pertalite. Menurutnya, gejala tersebut mulai terlihat sehingga penyesuaian harga Pertamax menjadi salah satu opsi yang layak dipertimbangkan untuk menjaga keseimbangan konsumsi BBM nasional.
Editor: IJS
