Harnas.id, MANGGARAI – Pemerintah menyiapkan rumah sakit lapangan untuk menjaga layanan kesehatan tetap berjalan setelah RSUD Manggarai terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (15/8/2026).
Sejumlah bagian bangunan dan fasilitas RSUD Manggarai mengalami kerusakan akibat guncangan. Kondisi tersebut membuat aktivitas pelayanan pasien dan administrasi rumah sakit untuk sementara dipindahkan ke area halaman rumah sakit.
Langkah penanganan dilakukan setelah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. meninjau langsung kondisi rumah sakit, Minggu (16/8/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat dampak kerusakan sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan medis selama masa tanggap darurat. Pratikno juga berdialog dengan jajaran rumah sakit dan pemerintah daerah untuk mengetahui kebutuhan pelayanan kesehatan yang harus segera dipenuhi.
Dari hasil peninjauan, Pratikno meminta BNPB segera menyiapkan rumah sakit lapangan. Fasilitas kesehatan sementara itu direncanakan dibangun di Stadion Golo Dukal yang dinilai memiliki lokasi cukup aman dan strategis untuk menunjang pelayanan selama RSUD Manggarai belum dapat beroperasi secara normal.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB akan segera membangun rumah sakit lapangan sebagai solusi alternatif layanan kesehatan sementara RSUD Manggarai,” ujar Pratikno.
Menindaklanjuti arahan tersebut, BNPB akan segera mempersiapkan pembangunan rumah sakit lapangan di lokasi yang telah ditentukan. Dukungan tersebut disiapkan untuk memastikan kebutuhan medis masyarakat tetap tertangani di tengah kondisi fasilitas rumah sakit yang terdampak.
BNPB juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah serta sejumlah pihak terkait. Koordinasi diperlukan agar pengoperasian layanan kesehatan sementara dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan.
“Kita segera bangun dan akan terus berkoordinasi. Sesuai arahan Bapak Menko, kita juga akan memberikan dukungan lainnya, termasuk kebutuhan dasar bagi warga terdampak,” kata Suharyanto.
Pembangunan rumah sakit lapangan menjadi salah satu langkah sementara sembari penanganan terhadap bangunan RSUD Manggarai berjalan. BNPB juga akan memberikan dukungan terhadap infrastruktur rumah sakit yang mengalami kerusakan akibat gempa.
Perbaikan tersebut diharapkan dapat dilakukan secara bertahap sehingga fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah itu bisa kembali berfungsi. Dengan begitu, pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak hanya mengandalkan fasilitas sementara dalam jangka panjang.
Selain persoalan layanan kesehatan, pemerintah menempatkan pemenuhan kebutuhan pasien dan masyarakat terdampak sebagai bagian penting dalam penanganan pascagempa. Pemerintah Kabupaten Manggarai diminta segera melakukan pendataan mengenai kondisi masyarakat serta kerusakan fasilitas pelayanan publik.
Pendataan yang akurat diperlukan untuk menentukan jenis dukungan yang dibutuhkan di setiap lokasi. Data tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan prioritas penanganan dan pemulihan.
“Kami minta pendataan ini segera dilakukan secara akurat, sehingga berbagai dukungan yang dibutuhkan dapat segera kita laksanakan,” tutur Pratikno.
Kerusakan RSUD Manggarai menjadi salah satu persoalan yang harus segera ditangani karena rumah sakit merupakan fasilitas vital dalam situasi bencana. Ketika kebutuhan medis meningkat sementara fasilitas utama mengalami gangguan, keberadaan rumah sakit lapangan menjadi alternatif agar pelayanan tidak terhenti.
BNPB bersama pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait akan melanjutkan penanganan secara terpadu. Fokusnya mencakup keberlangsungan layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta pemulihan fasilitas publik yang terdampak gempa.
Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan proses pendataan dan pemetaan kebutuhan di wilayah terdampak. Pemerintah memastikan penanganan akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan agar dukungan dapat diarahkan kepada masyarakat dan fasilitas yang paling membutuhkan.
Editor: IJS
