Karo, Harnas.id – Puluhan petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Wortel Tanah Karo mengadakan diskusi mengenai berbagai persoalan hasil tani wortel yang dihadapi. Diskusi ini berlangsung secara hybrid di Desa Surbakti pada Rabu, 7 Agustus 2024.
Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan, yang mendengarkan berbagai keluhan dari para petani, terutama terkait kebijakan pemerintah yang membuka keran impor wortel. Kebijakan ini dinilai akan memberikan dampak negatif yang besar bagi pertanian di Indonesia, khususnya di Tanah Karo.
“Selain itu, minimnya permintaan wortel hingga anjloknya harga membuat kami, para petani, semakin was-was,” ujar Ketua Asosiasi Petani Wortel Karo, Ratno Ginting, kepada awak media
Ratno juga mengungkapkan temuannya di pasar tradisional dan supermarket di kota-kota besar di Jawa yang kini dibanjiri wortel impor, terutama dari China.
“Kami mempertanyakan alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut,” tegasnya.
Karo Penghasil Wortel Berkualitas
Kabupaten Karo selama ini dikenal tidak hanya sebagai penghasil buah-buahan, tetapi juga sebagai salah satu produsen sayuran terbaik di Indonesia. Hasil pertaniannya, termasuk sayuran, sudah terkenal luas. Kebijakan impor ini dianggap sangat merugikan petani dan pengusaha lokal yang selama ini mengirimkan wortel terbaik mereka ke berbagai wilayah di Indonesia.
Wortel khas Kabupaten Karo, yang dikenal dengan ukuran besar dan rasanya yang manis, telah dinikmati oleh konsumen hingga ke Pulau Jawa, tidak hanya di Sumatera Utara.
“Jadi jelas, kami menolak dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang mengeluarkan izin impor wortel di tengah banyaknya produksi wortel lokal berkualitas yang tentunya bisa memenuhi kebutuhan pasar,” jelas Ratno.
Asosiasi Petani Wortel Tanah Karo juga mempertanyakan langkah nyata yang akan diambil pemerintah terkait wortel impor yang sudah masuk dan yang akan masuk ke Indonesia.
“Setelah menindaklanjuti pokok permasalahan yang telah diutarakan dalam audiensi ini, kami juga menginginkan adanya solusi yang tepat sasaran dari pemerintah, khususnya kementerian terkait,” tambahnya.
Asosiasi petani wortel Karo berharap agar impor wortel segera dihentikan, serta memohon bantuan pemerintah agar wortel lokal Indonesia dapat diekspor.
Menanggapi hal tersebut, Deputi II KSP menyampaikan perlunya pemantauan dan pendalaman atas data-data impor yang ada oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. “Perlu dilakukan pendalaman. Rencana Kementerian Perdagangan untuk tidak memberikan izin impor lagi, saya kira perlu disegerakan,” tegas Abetnego Tarigan.(***)
