HARNAS.ID – Amerika Serikas (AS) akan menyambut kunjungan Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Prabowo Subianto di Pentagon, Jumat (16/10/2020), setelah sebelumnya larangan masuk pemerintahan Presiden Donald Trump itu dicabut. Prabowo sebelumnya dilarang mendatangi AS atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Seorang pejabat senior pertahanan AS sangat membela keputusan untuk menyambut Prabowo ke Pentagon, menyusul agenda pertemuan dengan Menteri Pertahanan Mark Esper. “Menhan Prabowo yang ditunjuk oleh presiden, dua kali terpilih di Indonesia. Indonesia negara demokrasi terbesar ketiga di dunia,” kata pejabat itu, tanpa menyebut nama.
Menurut dia, Prabowo, rekanan sekaligus mitra yang sangat penting, bagi AS. Prabowo, dikutip Antara, Kamis (15/10/2020), akan menerima pengarahan resmi di tempat lain di wilayah Washington DC, Kamis karena Jakarta mempertimbangkan pembelian jet tempur yang juga menarik minat dari Moskow. Mantan komandan pasukan khusus berusia 68 tahun itu lama jadi tokoh kontroversial di Indonesia.
Dia dituduh terlibat dalam kejahatan militer di tempat-tempat seperti Timor Timur yang membuatnya dicibir di kalangan pendukung hak asasi manusia. Namun, sejak diangkat sebagai Menhan, Prabowo, yang menyangkal melakukan kesalahan, juga menjadi tokoh kunci ketika pemerintahan Trump berupaya memperdalam hubungan pertahanan dengan Indonesia.
Amnesty International dan pendukung hak asasi lainnya mengutuk keputusan Deplu AS untuk memberinya visa, setelah penolakan bertahun-tahun, termasuk ketika putra Prabowo lulus dari Universitas Boston. Menurut Prabowo, dia ditolak saat ajukan visa AS pada 1998 karena dituduh memicu kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan Presiden RI saat itu, Soeharto.
“Keputusan deplu baru-baru ini mencabut larangan Prabowo Subianto adalah kebalikan total dari kebijakan luar negeri AS yang telah berlangsung lama,” ujar Direktur Nasional Advokasi dan Hubungan Pemerintah Amnesty International AS Joanne Lin.
Lin menyebut kunjungan Prabowo ke AS sebagai “bencana besar bagi hak asasi manusia di Indonesia.” Senator Patrick Leahy, penulis undang-undang yang melarang bantuan militer AS ke unit militer asing yang melanggar HAM tanpa hukuman, mengutuk keputusan pemerintahan Trump dan mengatakan Prabowo tidak memenuhi syarat untuk memasuki negara ini.
Prabowo mendaftar di militer pada usia 19 tahun dan enam tahun kemudian bergabung dengan Kopassus, pasukan khusus Angkatan Darat. Dia memimpin Tim Mawar yang dituduh menculik aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan penggulingan Soeharto. Sedikitnya 13 aktivis sejak saat itu masih hilang. Prabowo secara konsisten membantah keterlibatannya dalam setiap dugaan pelanggaran HAM.
Termasuk di Jakarta, Timor Timur, dan juga Papua Barat. Meski begitu, Prabowo dinilai banyak kalangan menjadi pemain politik yang berpengaruh. Dia juga berulang kali mencalonkan diri sebagai presiden dan bisa kembali mencalonkan diri pada tahun-tahun mendatang. AS diperkirakan akan kembali memperingatkan Jakarta tentang pembelian senjata besar-besaran dari Moskow.
Peringatan itu seringkali disuarakan AS kepada mitranya di seluruh dunia karena membeli jet tempur Rusia dapat memicu sanksi AS di bawah UU Penentang Amerika Melalui Sanksi AS (CAATSA). Kementerian Pertahanan RI menolak berkomentar tentang kunjungan Prabowo ke AS. Namun, seorang pejabat pemerintah RI mengatakan, Indonesia ingin buka “peta jalan” untuk mendapatkan jet tempur F35.
Editor: Ridwan Maulana
